Komisi VIII DPR Dukung MUI Kaji Fatwa Haram Game PUBG

Jakarta - Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan sosial mendukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tengah mempertimbangkan mengeluarkan fatwa haram mengenai game PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Apa alasannya?

"Saya mendukung MUI untuk mengeluarkan fatwa haram terhadap permainan-permainan yang dapat menimbulkan kekerasan," kata Wakil Ketua Komisi VIII F-Golkar, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (21/3/2019).

Baca juga: MUI Jabar Pertimbangkan Fatwa Haram Game PUBG

Menurut Ace, fatwa haram dari MUI bisa mencegah permainan yang mengandung unsur kekerasan itu dimainkan. Apalagi, Ace mengaku khawatir jika games tersebut dimainkan anak-anak.

"Jadi menghindari kerusakan itu harus didahulukan, daripada nanti akan menimbulkan masalah. Jadi sebaiknya memang menurut saya sih diharamkan," ujarnya.

Video: MUI Jabar Pertimbangkan Fatwa Haram Game PUBG

[Gambas:Video 20detik]

"Saya kira itu (game) memicu kekerasan, juga menanamkan secara psikologis menjadi brutal. Ini bisa mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak dari aspek psikologis," lanjut Ace.

Baca juga: KPAI Cek Game PUBG: Jika Ada Sadisme Berefek Negatif, Tak Boleh Diakses Anak

Sebelumnya, MUI Jabar mempertimbangkan mengeluarkan fatwa haram mengenai game PUBG. Terkait pertimbangan tersebut, MUI pusat pun menyatakan akan membuat kajian terhadap PUBG.

"Fatwa adalah jawaban hukum Islam dalam upaya memberikan solusi atas permasalahan yang muncul di masyarakat, pertimbangannya komprehensif," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh.

MUI Jabar pun menyerahkan sepenuhnya keputusan pertimbangan fatwa haram game PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) kepada MUI pusat. MUI Jabar mengaku tidak punya kewenangan. (tsa/idh)