Wiranto Vs Lenis Kogoya soal TNI di Papua

Nduga - Pengerahan 600 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Nduga setelah peristiwa baku tembak antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua menjadi polemik. Stafsus Presiden Lenis Kogoya meminta 600 personel tersebut ditarik. Namun Menko Polhukam Wiranto menolaknya.

Usul penarikan pasukan TNI disampaikan Lenis kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lenis mendorong penyelesaian konflik di Nduga dilakukan dengan pendekatan lunak (soft approach).

Baca juga: JK soal KKB Papua: Operasi Ditingkatkan, tapi Tidak Keadaan Darurat

"Saya mendengar baik berita dari Panglima TNI. Aksi door to door, melalui pembangunan, pelayanan, dan kasih. Itu sangat penting. Jadi sekarang aparat jumlahnya sekitar 600 orang yang saya dapat laporan sudah sampai di Nduga, lebih baik saya minta tarik kembali saja. Saya menyampaikan ini mewakili kepala suku Provinsi Papua, dan saya juga sebagai staf khusus presiden. Saya sebagai staf khusus presiden, saya punya pimpinan. Pimpinan Pak Presiden saya sudah lapor minta tarik kembali," kata Lenis di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3).

Jenazah Serda Mirwariyadin, salah satu anggota yang gugur dalam baku tembak di Nduga, Papua, diterbangkan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. (Foto: dok. Istimewa)

Dalam insiden ini, tiga anggota TNI gugur setelah baku tembak dengan KKB Papua. TNI kemudian menindaklanjutinya dengan mengerahkan 600 personel yang terdiri atas Zipur 8 dan Yonif 431 dari Kodam Wirabuana. Personel TNI itu tidak hanya mengerjakan pembangunan jembatan, tetapi juga mengamankan selama pengerjaannya mengingat pengerjaannya tidak tuntas setelah diserang KKB.

Arahan ini sesuai dengan permintaan Jokowi supaya pelaku dikejar. Namun Lenis memiliki pertimbangan lain. Ia tidak mempermasalahkan pelaku dikejar, asalkan setelah gelaran Pemilihan Umum 2019, yang jatuh pada 17 April.

Baca juga: TNI Duduki Kampung Basis KKB di Papua untuk Putus Sumber Logistik

"Itu nanti boleh kita mengejar. Tapi pas pilpres terjadi penembakan kedua pihak, terjadi golput, itu sangat bahaya. Pihak ketiga bisa manfaatkan. Kepentingan kita punya negara ini terancam. Kita harus bisa bersabar. Selesaikan 17 April dulu," tuturnya.

Usul Lenis ditolak Wiranto. Eks Panglima ABRI ini menjelaskan mengenai peta kerawanan pemilu yang sudah dibuat Polri dan Bawaslu. Ia berharap daerah yang rawan, seperti di Papua, dapat dinetralkan saat pemilu serentak. Karena itu, Wiranto menyebut usulan Lenis tidak logis karena TNI dikerahkan ke Nduga terkait keamanan nasional.

"Tetapi kemudian ada keinginan untuk menarik TNI hanya karena pemilu, ya tidak logis. Karena TNI datang, TNI dikirim, TNI bertugas, itu bukan hanya karena pemilu, (tetapi) karena keamanan nasional. Tugas pemerintah adalah melindungi bangsa dan negara Indonesia," ujar Wiranto kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Baca juga: Moeldoko Tak Mau TNI Dikorbankan di Papua

Wiranto pun menjelaskan pengerahan pasukan ke Nduga karena ada warga negara yang terganggu. "Karena tumpah darah berbagai wilayah yang terganggu, ada warga negara terganggu, membutuhkan polisi hadir, membutuhkan TNI hadir. Kita hadirkan di sana. Tidak hanya karena pemilu, jangan sampai dicampuradukkan," ujar Wiranto.

Sebelumnya diberitakan, pasukan TNI yang berjumlah sekitar 25 orang ditembak oleh 50-70 anggota KKB. Pasukan TNI diserang saat baru tiba di Distrik Mugi dalam rangka mengamankan jalur pergeseran pasukan, Kamis (7/3) sekitar pukul 08.00 WIT.

Seusai penembakan, didapati tiga prajurit TNI gugur. Mereka adalah Serda Mirwariyadin, Serda Yusdin, dan Serda Siswanto Bayu Aji. Ketiga prajurit mendapat kenaikan pangkat luar biasa menjadi sertu anumerta. (dkp/nvl)