Ma'ruf Amin Vs Sandiaga: KIP Kuliah Vs Janji Sejahterakan Guru

Ilustrasi Debat Cawapres (Edi Wahyono/detikcom)

Jakarta - Salah satu topik yang akan diperdebatkan Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno saat debat cawapres adalah tentang pendidikan. Seperti apa perbandingan visi dan misi keduanya?

Berdasarkan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara itu, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Visi dan misi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, termasuk soal pendidikan, tercantum dalam dokumen yang bisa diakses di situs KPU. Di luar dokumen, topik pendidikan beberapa kali dikemukakan oleh para cawapres.

Sandiaga kerap berbicara soal kesejahteraan guru selama kampanye. Selain soal kesejahteraan guru, Sandiaga berjanji soal pemerataan pendidikan.

"Kita perbaiki akses pendidikan, meningkatkan kompetensi guru dengan memperhatikan kesejahteraan guru. Kita akan selesaikan permasalahan yang bertahun-tahun bagaimana meningkatkan status dan kesejahteraan guru honor," jelas Sandiaga di Kinanti Building, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/3/2019).

"Kita juga ingin pendidikan itu rata aksesnya di kota besar, tapi juga di pedesaan. Kita lihat bahwa sebagai janji bapak bangsa, pendidikan harus mendapatkan perhatian yang utama dan prioritas bagi Prabowo-Sandiaga," imbuhnya.

Sementara itu, salah satu program di bidang pendidikan yang digaungkan Jokowi-Ma'ruf adalah KIP Kuliah. Ini merupakan kelanjutan dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ada di periode pemerintahan Jokowi saat ini.

"Kalau yang baru itu yang sudah dikemukakan oleh Pak Jokowi melalui KIP Kuliah, walaupun selama ini sudah ada namanya Bidik Misi, kemudian satu lagi, ada tiga itu untuk mahasiswa itu. Tetapi nanti akan diintegrasikan menjadi satu untuk KIP Kuliah," tutur Ma'ruf di kediaman, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2019).

Dalam dokumen di situs KPU, pandangan Jokowi-Ma'ruf tentang pendidikan adalah turunan dari misi 'Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia'. Berikut ini isinya:

1.3. Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan

Investasi SDM di bidang pendidikan akan diarahkan untuk meningkatkan akses, keadilan, dan pemerataan kualitas pendidikan yang dikuatkan oleh ekosistem pendidikan yang mencakup keluarga, masyarakat, dan sekolah. Oleh karena itu, fokus reformasi di bidang pendidikan akan diletakkan pada:

- Mempercepat pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.
- Mempercepat pemerataan penyediaan sarana-prasarana pendidikan dan infrastruktur pendukungnya di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang infrastruktur pendidikannya masih kurang.
- Meningkatkan akses warga miskin untuk mendapatkan bantuan pendidikan (Program Indonesia Pintar).
- Memperluas beasiswa afirmasi dengan memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswa miskin, di wilayah 3T, santri dan siswa lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, untuk memperoleh beasiswa pendidikan (Bidik Misi maupun LPDP), serta memperluas akses mahasiswa mendapatkan pinjaman dana pendidikan dari perbankan.
- Mempercepat pemerataan kualitas pendidikan dengan peningkatan standar pendidikan, BOS berdasarkan kinerja, pemerataan sebaran, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan guru/dosen dan Tenaga Kependidikan, termasuk percepatan penyetaraan pendidikan bagi pesantren, dayah, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya sejajar dengan sekolah umum.
- Mendukung peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan di Madrasah, Pondok Pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai salah satu pelaku utama dalam pendidikan karakter bangsa.
- Meningkatkan pendidikan mental karakter bangsa melalui penanaman nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama sebagai nilai luhur dalam berbangsa-bernegara, nilai-nilai budi pekerti, dengan metode pembelajaran yang inovatif.
- Mempercepat gerakan literasi masyarakat dengan memperbanyak perpustakaan dan taman-taman baca, serta pemberian insentif bagi industri perbukuan nasional.

1.4. Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Untuk menyiapkan SDM yang terampil diperlukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi. Pada empat tahun terakhir, telah dilakukan langkah-langkah perombakan dan perbaikan terhadap sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Fondasi ini akan diteruskan pada periode berikutnya.

- Meneruskan revitalisasi pendidikan vokasi untuk peningkatan kualifikasi SDM dalam menghadapi dunia kerja, baik Sekolah Menengah Kejuruan dan Politeknik.
- Meneruskan revitalisasi pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi.
- Memperluas akses buruh untuk mendapatkan dana/beasiswa untuk meningkatkan pendidikan dan
keterampilan.
- Memperkuat pelatihan vokasi kewirausahaan bagi para santri.

Sementara itu, pandangan Prabowo-Sandi soal pendidikan dijabarkan dalam 'Pilar Kesejahteraan Rakyat' yang diturunkan dalam Program Aksi Kesejahteraan Rakyat. Dari 30 poin, ini poin-poin yang terkait dengan pendidikan:

8. Meningkatkan akses masyarakat terhadap buku yang murah dan terjangkau melalui kebijakan perpajakan yang menunjang.
9. Membangun perpustakaan dan taman-taman bacaan untuk mendorong gerakan literasi masyarakat.
10. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah-sekolah kejuruan dalam segala bidang keahlian yang sesuai karakter demografis dan geografis Indonesia sebagai negeri agraris dan maritim, di antaranya bidang keahlian pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan kemaritiman, perindustrian, pariwisata, teknologi informasi, termasuk revitalisasi balai-balai latihan kerja.
11. Mengangkat guru honorer secepatnya secara berkala dan tenaga honorer K2 menjadi ASN, termasuk di bawah lingkungan Kementerian Agama dan lainnya, memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, Madrasah dan Yayasan, memperbaiki tingkat kesejahteraan dosen, peneliti, dan penyuluh, serta efisiensi penggunaan anggaran pendidikan demi meningkatkan kualitas pendidikan.
12. Menerapkan wajib belajar 12 tahun melalui APBN, serta mengembangkan pendidikan jarak jauh untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau dan miskin.

13. Memperkuat kelembagaan Pendidikan nonformal dan informal sebagai bagian dari jalur Pendidikan sebagaimana amanat UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.
14. Meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas, meningkatkan rata-rata lama bersekolah siswa Indonesia, dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi.
15. Meningkatkan akses peserta didik penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif.
16. Mendorong perguruan tinggi untuk pengembangan riset dan ilmu pengetahuan yang mendukung strategi pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan strategi kebudayaan nasional.
17. Menyelenggarakan proses kaderisasi kepemimpinan yang berintegritas dan berkarakter, dengan melaksanakan program pengembangan budi pekerti sejak dini untuk menciptakan pemimpin muda di pusat dan di daerah.
18. Menghidupkan kembali Kelompok Kajian Ekonomi Pancasila serta mendorong pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi dalam Pengajaran Ekonomi Pancasila.
19. Membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa (8 karakter utama: relijius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri, bermanfaat).