700 Hari Teror Air Keras, Novel Baswedan Kritik Tim Gabungan Polri

Jakarta - 700 hari berlalu sejak penyidik KPK Novel Baswedan disiram air keras pada 11 April 2017. Sebagai korban, Novel mengkritik kerja tim gabungan yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian menurutnya belum terlihat hasil kerjanya.

"Tim gabungan yang dibentuk Kapolri belum terlihat hasil kerjanya, dan tidak mau menunjukkan kesungguhannya mengungkap semua serangan terhadap insan KPK lainnya," kata Novel saat dihubungi, Selasa (12/3/2019).

Baca juga: 700 Hari Teror Novel, WP KPK Tetap Minta Jokowi Bentuk TGPF

Novel juga menyoroti sikap pemerintah yang disebutnya seolah diam dan membiarkan kasus ini. Dia menyatakan pembiaran kasusnya ini sama seperti kebanyakan kasus yang menimpa pejuang antikorupsi ataupun HAM.

"Sampai sekarang 700 hari penyerangan saya atau hampir dua tahun, tidak ada kejelasan pengungkapan pelaku penyerangan, dan juga sikap pemerintah yang tetap diam seolah membiarkan atau tidak peduli. Seperti kebanyakan kasus kekerasan terhadap pejuang antikorupsi dan HAM lainnya," tutur Novel.

Dia kembali mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF). Menurutnya TGPF tersebut harus independen dan bebas dari kepentingan politik.

"Oleh karena itu saya tetap mendesak Presiden Jokowi mau membuka jalan pengungkapan dengan membentuk TGPF yang independen dan tidak tersandera dengan kepentingan politik," ucapnya.

Baca juga: WP KPK Kembali Singgung Jokowi Jelang 700 Hari Kasus Novel Baswedan

Akibat siraman air keras pada 11 April 2017 itu, Novel harus menjalani operasi mata dan dirawat di Singapura. Selama masa perawatan di Singapura, Novel sudah pernah dimintai keterangan oleh tim dari kepolisian terkait kasus ini.

Namun, 700 hari berselang, siapa dan apa motif penyerangan terhadap Novel belum juga terungkap secara jelas. Kini, kasus ini ditangani oleh tim gabungan yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Tim yang dibentuk pada Januari 2019 pasca adanya rekomendasi dari Komnas HAM itu dipimpin oleh Komjen Idham Azis. Ada 7 pakar yang dilibatkan dalam tim itu, antara lain Wakil Ketua KPK Idriyanto Seno Adji, Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo, hingga Ketua Setara Institute Hendardi. (haf/idh)