Tepis akan Hapus Pelajaran Agama, Jokowi: 9 Juta Orang Masih Percaya

Jakarta - Capres Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan berbagai isu dan fitnah yang menerpa dirinya kepada pendukungnya. Salah satu fitnah yang beredar terkait penghapusan pelajaran agama. Jokowi menepis isu yang disebutnya dipercayai 9 juta orang tersebut.

"Bahwa nanti pemerintah akan menghapus pendidikan agama. Hati-hati. Tapi di bawah itu ada, jangan 'huuu, huuu' dulu. Di bawah terjadi seperti itu dan 9 juta percaya mengenai ini," kata Jokowi dalam acara Deklarasi Alumni Sriwijaya Bersatu di Palembang Sport and Convention Center, Sumatera Selatan, Sabtu (9/3/2019).

Baca juga: Menag: Siapa Pun Presidennya Tak Mungkin Hilangkan Pelajaran Agama

Isu lainnya yang diluruskan Jokowi adalah kriminalisasi ulama. Jokowi menjamin pemerintahannya tidak melakukan demikian.

Berikutnya adalah larangan azan, seperti yang disampaikan ibu-ibu di Karawang. Di negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, kata Jokowi, mustahil azan akan dilarang.

"Tolong dijelaskan, tidak mungkin itu dilakukan karena Indonesia negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Harus dijelaskan ini hoax. Kalah mau dilarang, dulu-dulu kita larang, tapi masa ada presiden, nggak mungkin ada," ujar Jokowi.

Baca juga: Kanwil Tepis Kampanye Hitam: Pendidikan Agama Tak akan Hilang

Mantan Wali Kota Solo ini juga menepis akan melegalkan LGBT. Jokowi meminta kepada pendukungnya untuk meluruskan semua isu itu.

"Tolong jelaskan itu karena di sebuah provinsi, saya nggak jelaskan di mana, sampai anjlok 8 persen gara-gara ini. Hati-hati, jangan sampai di sini dikerjai dengan cara-cara yang tidak demokratis seperti itu," bebernya.

Baca juga: Mendikbud: Tak Benar Ada Penghapusan Pelajaran Agama!

Yang terakhir, Jokowi meminta pendukungnya menyampaikan capaian pemerintah selama ini dari pintu ke pintu. Jokowi menerima masukan apabila kebijakannya ada yang keliru.

"Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, karena saya juga manusia biasa. Yang salah tolong dikoreksi, yang belum benar tolong dikoreksi karena ini akan kita pakai untuk menentukan kebijakan kita yang akan datang," pungkasnya.


(dkp/knv)