ASN Bandung Wajib Ngantor Naik Grab, Begini Respons Legislatif

Bandung - Pemerintah Kota Bandung menggandeng Grab untuk mengujicoba program angkutan bersama atau carpooling untuk para ASN. DPRD Kota Bandung meminta Pemkot juga memperhatikan keberadaan angkutan konvensional.

Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Folmer Siswanto Silalahi melihat, secara aturan keberadaan transportasi berbasis online sudah diakomodir sebagai bagian dari sarana transportasi publik. Salah satunya diatur dalam Permenhub tentang taksi online.

"Tujuannya selain untuk memberi kemudahan bagi pengguna jasa juga sebagai alternatif piluhan dari Moda transportasi konvensional yang sudah lebih dulu ada," ucapnya, saat dihubungi, Sabtu (8/3/2019).

Baca juga: Atasi Macet, ASN Dishub Bandung Wajib Bareng Naik Grab ke Kantor

Folmer sendiri menilai positif rencana ujicoba program carpooling untuk para ASN yang digagas Dishub Kota Bandung. Menurutnya itu bisa menekan penggunaan kendaraan pribadi oleh para ASN.

"Bila diterapkan secara konsisten akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berdampak pada pengurangan kepadatan kemacetan lalu lintas," ucapnya.

Meski begitu, pihaknya tetap meminta agar Pemkot Bandung juga memerhatikan keberadaan angkutan konvensional agar tidak tergerus oleh keberadaan transportasi online. Salah satunya dia mendorong untuk segera melakukan rerouting dan repooling angkutan umum.

"Agar tidak mematikan transportasi konvensional harus segera dilakukan rerouting dan repooling angkot dan bukan sebanyak-banyaknya koridor TMB yang terintegrasi dengan moda transportasi lain. Seperti angkot, bus sekolah, bike sharing dan lain-lain," katanya.

Karena menurutnya Pemerintah Kota Bandung harus membuat sistem manajemen transportasi publik yang terintegrasi antara moda dan berbasis TOD (transit oriented development).

Baca juga: ASN Dishub yang Ngantor Tak Pakai Grab Didenda Minimal Rp 50 Ribu

"Karena ini amanat dari perda RTRW dan RDTR (Kota Bandung) yang memuat rencana induk sistem transportasi Kota Bandung," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga juga menyambut positif rencana ujicoba carpooling untuk para ASN. Menurutnya cara tersebut bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang dampaknya bisa mengurai kemacetan.

"Jadi kalau masalah kemacetan salah satunya mengurangi (penggunaan) jumlah kendaraan pribadi dengan menyediakan transportasi umum yang baik. Bagaimana mendorong masyarakat lebih bijaksana, carpooling tepat untuk ujicoba," ucapnya.

Mengenai Grab sebagai pihak yang digandeng Pemkot Bandung dalam mengujicobakan program tersebut, dia tidak mempermasalahkan itu. Apalagi Grab mengeluarkan CSR dalam program tersebut.

"Saya pikir (Grab) untuk awal saja, sebagai pilot project. Kemudian bagaimana masyarakat bekerja satu kantor mengurangi penggunaan kendaraan pribadi," katanya.

Akan tetapi dia juga mendorong agar Pemerintah Kota Bandung bisa bersikap adil antara pelaku bisnis transportasi online dan konvensional. Karena pada dasarnya mereka ingin diperlakukan sama.

"Sebetulnya permintaan konvensional jelas meminta perlakuan sama (kepada pelaku usaha transportasi online. Berharap mereka (pelaku transportasi online) juga mengikuti aturan yang ada,"ujarnya. (mso/mud)