Penuhi Panggilan Polisi, TKN Klarifikasi soal 3 Fitnah ke Jokowi

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin memenuhi panggilan polisi terkait laporan-laporan yang merugikan capres nomor urut 01 itu. TKN datang untuk memberi klarifikasi kepada polisi.

"Kami datang ke Mabes Polri terkait laporan beberapa hari lalu tentang ujaran kebencian kepada capres Pak Jokowi. Untuk itu kita dateng ke sini menyampaikan berita acara untuk dimasukkan dalam BAP tentang kasus-kasus yang menimpa Bapak Jokowi sebagai capres 01," kata Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Pasang Haro Rajagukguk, kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019).

Baca juga: TKN soal Obor Rakyat Reborn: Kalau Isinya Provokasi, Polisi akan Tindak

Dia mengatakan menyerahkan proses hukum kepada Polri. Pasang berharap penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian ini diungkap hingga aktor intelektual di belakangnya.

"Nanti biar penyidik yang menelusuri dan mengidentifikasi dan menelusuri siapa pelaku-pelaku penyebar berita bohong ini. Termasuk aktor-aktor di belakangnya harus diusut," ungkap Pasang.

"Semoga polisi dapat mengusut tuntas siapa pelaku hoax dan ujaran kebencian ini. Karena ini sangat merugikan paslon nomor 01 dalam pemilu saat ini," sambungnya.

Baca juga: Polisi Buru Ibu yang Kampanye Hitam Pelajaran Agama akan Dihapus Jokowi

Di lokasi yang sama, juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf bidang hukum, Erlinda, mengatakan pihaknya telah membuat tiga laporan. Dirinya berharap tiga kasus ini bisa diselesaikan polisi sebelum masa tenang kampanye.

"Iya, ini pelapor maupun saksi nanti secara bersamaan secara paralel. Kita akui profesional Polri untuk cepat karena tidak mau nanti sebelum masa tenang ya, tidak mau seperti itu sehingga ini nanti Paralel sehingga pelapor maupun saksi, kami berikan keterangan yang diminta penyidik," ucap Erlinda.

Baca juga: Polri Tepis Tudingan di Medsos soal Pasukan Buzzer Polisi Dukung Jokowi

Ketiga kasus yang dilaporkan di antaranya yakni ibu-ibu di Makassar yang mengatakan pelajaran agama akan dihapus jika Jokowi terpilih sebagai presiden lagi. Laporan kedua terkait pria yang menyebut Jokowi memakai uang dan fasilitas negara setiap kampanye dan laporan ketiga yakni pria yang mengatakan Jokowi mendatangkan warga negara asing (WNA) untuk ikut memilih di Pemilu dan menyatakan Jokowi bukan warga negara Indonesia (WNI).

"Saat ini kami dari TKN akan selalu melaporkan hal-hal berbau seperti itu, mengapa? Tidak hanya itu adalah pelanggaran tindak pidana pemilu, tapi juga pelanggaran pidana umum dan kami menduga bahwa ini sudah dilakukan oleh oknum-oknum yg sangat sistematis, massif dan terstruktur karena ternyata berada di seluruh Indonesia," tutur Erlinda.


Saksikan juga video 'Tim Jokowi: 13 Provinsi Terpapar Hoax, 6 Rawan Hoax':

[Gambas:Video 20detik]

(jbr/imk)