Warga Duduki Kantor Gubernur Sultra, Tembakan Gas Air Mata Maletus

Kendari - Ratusan warga dari Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) yang tergabung dalam Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW) menduduki Kantor Gubernur Sultra. Aksi warga tersebut sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang menilai bahwa permintaan warga untuk segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Konkep tidak dilakukan.

Koordinator FRSBW, Mando Maskurin (sebelumnya ditulis Mandi) mengatakan kedatangan warga hari itu untuk meminta kejelasan dari pemerintah, kapan IUP yang ada di Konkep akan dicabut.

"Hadirnya tambang yang ada di Konkep meresahkan warga karena jika tambangnya sudah beroperasi maka warga tidak bisa lagi untuk menjadi petani, nelayan dan Konkep tidak bisa menjadi daerah parisiwata karena sudah rusak," teriaknya di lokasi, Rabu (6/3/2019).

Baca juga: Kasus-kasus Terkait SDA dengan Kerugian Fantastis yang Ditangani KPK

Meski sudah aksi berkali-kalli, warga tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan Gubernur Sultra, Ali Mazi. Bahkan saat aksi hari itu, di bawah terik matahari ratusan warga terpaksa berhamburan karena ditembakkan gas air mata oleh pihak pengamanan dari kepolisian karena warga memaksa untuk menerobos masuk.

Persis di depan kantor gubernur massa duduk demi memperjuangkan kejelasan dari IUP yang tidak diinginkan warga bahkan diduga hanya menguntungkan sebagian pihak.

Dalam aksi sebelumnya warga telah menjelaskan luas daratan Konkep yang hanya 1.513,98 km tidak bisa dijadikan kawasan bertambangan merujuk pada UU No 1 Tahun 2014 tentang Perencanaan Wilayah pesisir. Begitu pula dengan RT/RW terkait Konkep dengan jelas menyebutkan Konkep hanya diperuntukkan bagi pertanian dan perikanan.

"Ternyata gubernur hanya mau ketemu dengan kita kalau ada maunya, saat pilkada tapi kalau sekarang kita mengeluh, kita tidak didengar," teriak warga lainnya.

Plt Kadis ESDM Sultra, Andi Asiz yang menemuai warga menjelaskan saat ini gubernur sedang tidak ada di tempat dan terkait permintaan warga untuk mencabut IUP maka harus dikoordinasikan terlebih dahulu.

"Kita ini ada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kementrian, kita dudukkan dulu, kita tinjau kembali tidak bisa langsung dicabut," jelasnya.

Sayangnya, warga tidak menerima apa yang dikatakan kadis tersebut dan warga bertekad akan menduduki kantor gubernur hingga mendapat kejelasan.

(asp/asp)