"Ini untuk legacy, track record ya, supaya ke depan jangan terjadi lagi hal semacam ini, sebaiknya Saudara Tjahjo menahan diri lah, supaya nggak tergiur menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan mendukung paslon yang dia dukung," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).
Ia khawatir pernyataan Tjahjo berakhir fatal. Menurut Fadli, Tjahjo bisa saja dilaporkan akibat pernyataan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Fadli, ASN tak perlu ditarik-tarik ke dalam kegiatan politik. Ia pun meminta ASN bersikap netral di Pemilu 2019.
"Ini kan lagi masa kampanye, jangan pakai trik-trik seperti itu. Sebaiknya ASN tetap netral, jadi nggak usah mengampanyekan program. Ini sudah di ujung masa jabatan presiden, program itu kan 5 tahunan. Mengampanyekan program itu di awal, sekarang itu merealisasikan program. Jadi menurut saya, itu jelas bermasalah yang disampaikan Saudara Tjahjo," tutur Fadli.
Pernyataan Tjahjo itu diungkapkan saat berbicara tentang netralitas ASN. Dia menegaskan kewajiban netralitas aparatur sipil negara (ASN) terkait Pemilu 2019. Tapi ASN tetap didorong untuk mengampanyekan program kerja di satuan atau wilayah kerjanya.
"Jadi ada 2 fungsi yang harus dibedakan, untuk fungsi politik dia harus netral. Untuk fungsi ASN yang harus tegak lurus dia boleh untuk kampanye boleh, tapi kampanye program, bukan kampanye mendukung paslon nomor 1, nomor 2, atau paslon parpol," ujar Tjahjo Kumolo kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Simak Juga 'Mendagri Minta ASN Netral dan Hati-hati dengan Jari':
(tsa/mae)








































.webp)













 
             
  
  
  
  
  
  
 