.webp)
Melihat hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dana sebanyak itu sebenarnya tak akan balik modal jika kepala daerah tersebut berhasil terpilih.
"Rata-rata kepala daerah menghabiskan biaya Rp 20 hingga 30 miliar, itu survey Kemendagri," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (28/2/2019).
Alexander mengatakan jika dilihat dari gaji kepala daerah, tentunya uang tersebut terlalu banyak. Juga, tak akan cukup untuk balik modal. Untuk itu, dia menyarankan kepala daerah untuk mengikhlaskan.
"Itu kan surveinya Kemendagri, ya itu dia akan pasti bertanya kepada kepala daerah biayanya sampai Rp 30 miliar, ya saya bilang saya pastikan lima tahun Bapak menjadi kepala daerah, bupati, wali kota tidak akan balik modal itu. Ikhlaskan aja pak," saran Alexander.
"Karena kalau bapak berfikir mengembalikan modal, pasti akan mencari cari yang lain kan, ya itu tadi dengan cara memotong anggaran atau minta fee. Sudahlah ya ikhlaskan aja," lanjutnya.
Tak hanya itu, Alexander mengatakan uang Rp 20 hingga Rp 30 miliar ini biasanya didapat dari uang sponsor hingga uang pribadi. Namun, jika menggunakan uang sponsor, besar kemungkinan pemberi sponsor akan meminta proyek atau kelancaran perizinan.
"Ada sponsor, uang pribadi, kalau sponsor itu kan nanti pasti imbalannya proyek, izin, simpel itu," paparnya.
Namun, jika kepala daerah tersebut berkampanye menggunakan APBD, besar kemungkinan akan tertangkap.
"Kalau APBD kan jelas ya nanti diperiksa. APBD digunakan kampanye tuh kan pasti kena. Dari APBD kan pasti transparan kelihatan. Kalau dari APBD ya tadi dengan cara nyolong-nyolong minta fee 5 persen. Tapi kan itu ilegal," jelasnya.
Sementara saat ditanya upayanya untuk mencegah hal ini terjadi, Alexander mengatakan pihaknya tengah mengusulkan ke pemerintah untuk menambah anggaran tiap partai politik. Misalnya dnegan menaikkan harga satu suara yang dari Rp 100 menjadi Rp 1.000.
"Kita sudah mengusulkan ke pemerintah penganggaran parpol itu sebagian dari APBN. Dan itu sudah disetujui, sebelumnya kan satu suara cuma 100 ini 1000. Ya meskipun itu kurang," ucap Alexander.
Jika anggaran sudah dinaikkan, pihak pemerintah bisa memberikan pengawasan dan meminta adanya transparansi.
"Nanti berdasarkan peningkatan kemampuan keuangan daerah pasti akan kita naikkan, sehingga harapan KPK anggaran pemerintah masuk ke parpol, kita bisa minta parpol itu untuk lebih transparan, kaderisasinya benar, pembinaan kadernya benar penegakan kode etiknya juga benar. Selama ini kan nggak bisa, ngapain, soalnya pemerintah ndak ngasih duit," tandasnya.
Saksikan juga video 'Sandiaga Penyumbang Terbesar Dana Kampanye Prabowo-Sandi':
(hil/iwd)
