Edaran Pemprov Banten Larang Keras Masjid untuk Kampanye Pilpres

Serang - Pemprov Banten dan penyelenggara Pemilu menyepakati adanya larangan pemanfaatan masjid jadi ajang kampanye. Surat edaran dibuat atas kesepakatan kepolisian, TNI, dan MUI.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan larangan masjid digunakan untuk kampanye agar tidak ada perpecahan antarumat beragama. Meski ada aturan larangan penggunaan tempat ibadah untuk kampanye, edaran diperlukan untuk mempertegas aturan itu.

Edaran akan disampaikan dalam bentuk permintaan ke pemerintah kota dan kabupaten sampai tingkat desa. Pengurus masjid juga akan diberi perintah mengawasi masjid untuk penggunaan kampanye.

Baca juga: Geramnya Jokowi Gegara Kampanye Hitam Larangan Azan

"Surat akan disebarkan ke masing-masing pengurus masjid atau DKM, kita larang untuk kegiatan politik," kata Wahidin Halim seusai rapat koordinasi dengan Polda Banten, Korem 064/Maulana Yusuf, MUI, KPU, dan Bawaslu di Serang, Rabu (27/2/2019).

Ketua MUI Banten AM Romli menambahkan penggunaan masjid untuk kampanye dinilai bisa memecah belah umat Islam. Instruksi ini akan ia sampaikan ke masjid ataupun ke pengurus keagamaan di daerah.

Baca juga: KPU Gelar Rapat Lanjutan Terkait Mekanisme Iklan Kampanye di Media

"Maka MUI menolak keras masjid dijadikan kampanye politik," ujarnya.

Ketua DPRD Banten Asep Rakhmatullah menambahkan masjid jadi tempat netral untuk segala kegiatan yang berkaitan dengan kampanye terselubung.

"MoU menyepakati membuat surat instruksi bahwa tempat ibadah menjadi tempat netral. Kalau ada edaran menjadi kesepakatan yang harus dilaksanakan sampai ke tingkat desa sampai takmir masjid," paparnya. (bri/aan)