Sebut Ada Bagi-bagi Parsel 01, BPN Prabowo: Itu Money Politics

Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai penegakan hukum pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bermasalah. Menurut anggota Direktorat Advokasi dan Hukum BPN, Indra, penegakan hukum pada era Jokowi bermasalah bukan hanya menjelang Pemilu 2019.

"Kalau kita lihat, potret penegakan hukum itu bermasalah sejak bukan hanya pemilu, tapi sebelumnya juga sebenarnya. Namun hukum di zaman Pak Jokowi lebih terasa banyak dirusak, nggak jelas mana yang boleh dan mana yang tidak," kata Indra di media center BPN Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2019).

Baca juga: BPN Prabowo Sepakat dengan Wiranto: Isu Pemilu Rusuh Hoax

Penilaian itu disampaikan saat Indra menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk 'Pemilu 2019 Luberjurdil, Masih Adakah?'. Dalam diskusi tersebut, Indra bercerita tentang pembagian sembako bertuliskan 01.

Namun Indra tidak menjabarkan detail peristiwa pembagian sembako itu. Dia menyatakan pembagian sembako itu melanggar Undang-Undang Pemilu.

"Kita tahu di rumah ada parsel-parsel bertuliskan 01, itu apa? Money politics! Clear. Ada pembagian sembako dengan bungkusan capres 01, itu pelanggaran. Saya ingin katakan, kalau hukum adil, itu diproses tuh, Pak Jokowi," jelasnya.

"Karena bagi-bagi ke publik unsurnya masuk Pasal 20 Ayat 1 Huruf J, karena di situ berikan barang atau janji. Jadi money politics nggak hanya uang, membagi dan janjikan sesuatu juga kena ditindak," imbuh Indra.

Baca juga: Kunjungi Ponpes di Pamekasan, Prabowo Disambut Semarak Warga

Saat dimintai konfirmasi setelah diskusi, Indra menjelaskan soal pembagian sembako dari kubu Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia mengatakan peristiwa bagi-bagi sembako itu juga ada di Jakarta.

"Di Kalimantan Barat ada, di Jakarta ada. Video yang ibu-ibu ngusir orangnya ada. Di Kramat Jati, yang dekat Pasar Rebo, rumah sakit itu, bagi-bagi sembako. Nanti ada serangan fajar, duha, sama zuhur," ujar Indra. (zap/zak)