e-KTP TKA Diatur UU Adminduk, Gerindra-PKS Kukuh Hanya untuk WNI

Jakarta - Komisi II mempertanyakan adanya tenaga kerja asing (TKA) asal China di Cianjur yang memiliki KTP elektronik atau e-KTP. Menurut Komisi II, warga negara asing tidak diperbolehkan memiliki e-KTP.

"Jadi begini ya, KTP itu hanya untuk WNI. Nggak boleh WNA memperoleh KTP. Kalau dia tinggal di Indonesia, WNA itu kan punya izin tinggal, ada visa, ada Kitas-nya. Identitas dia, satu paspor, dia ada izin tinggal sementara, jadi nggak boleh dikasih KTP. Salah itu. Masa orang asing dikasih KTP," ujar Wakil Ketua Komisi II, Ahmad Riza Patria, kepada wartawan, Selasa (26/2/2019).

Baca juga: Plt Bupati Cianjur: WNA China Pemilik e-KTP Tak Punya Hak Pilih

Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra itu mengatakan pihaknya akan segera memanggil kepala daerah terkait untuk mengklarifikasi perihal tersebut. Sebab, sepengetahuan Riza, hanya WNI-lah yang boleh memiliki e-KTP.

"Ini akan kita panggil nanti bupatinya. Bupatinya kan di penjara tuh, kemarin bermasalah, dari NasDem itu, ada kasus korupsi kena OTT. Ini dari sini memang bermasalah nih. Selain ada masalah dengan KPK, sekarang dengan, Disdukcapil-nya kan pasti atas seizin bupati tuh. Masa memberikan KTP ke WNA," tuturnya.

"Itu WNI betul. WNI yang telah berumur 17 atau sudah kawin boleh mencoblos. Itu syaratnya umur 17 atau sudah menikah. Kalau orang asing nggak ada aturannya dapat KTP. Mereka punya identitas sendiri. Kalau dia WNI boleh, kalau keturunan, kalau dia kawin dengan orang Indonesia, terus izin tinggal di Indonesia, dia bisa dapat KTP. Tapi kalau cuma WNA atau TKA ya nggak bolehlah," imbuh Riza.

Mardani Ali Sera (Adhi Wicaksono/detikcom)

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera. Menurut Mardani, WNA tidak bisa memiliki KTP.

"Tidak ada. Untuk dapat e-KTP, dia mesti warga negara Indonesia, gitu. Kalau mereka belum melakukan naturalisasi, tidak mungkin dapat e-KTP, gitu," kata Mardani.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo juga mengungkapkan hal yang sama. Dia menegaskan e-KTP hanya boleh dimiliki WNI.

"E-KTP itu harus WNI. Kalau di luar negeri kartu izin menetap atau KIM. Perlakuannya beda," ungkap Firman saat dimintai konfirmasi.

Terkait kepemilikan e-KTP oleh TKA di Cianjur, Plt Bupati Cianjur Herman Suherman membenarkan informasi itu. Menurutnya, kepemilikan e-KTP bagi TKA sudah tercantum dalam undang-undang tentang administrasi kependudukan.

"Ada aturan dan ada undang-undangnya, tapi yang membedakan adalah adanya kolom kewarganegaraan. Saya juga belum mendapat informasi lengkapnya dari kadis, sifatnya juga sementara," ungkap Herman.

Baca juga: Heboh TKA China Punya e-KTP, Ternyata Diatur di Undang-Undang ini

Aturan soal e-KTP bagi TKA tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Khusus aturan soal TKA dengan kondisi tertentu wajib punya e-KTP ada di pasal 63 dengan keterangan WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el atau e-KTP.

Berikut ini bunyinya (UU ini menggunakan istilah KTP-el untuk e-KTP):

Pasal 63

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin
atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

(2) Dihapus.

(3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.

(4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el. (mae/tor)