Sjamsul Nursalim Gugat Audit BPK Terkait BLBI, KPK Tak Ambil Pusing

Jakarta - KPK memilih untuk terus mendalami perkembangan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ketimbang fokusnya beralih pada gugatan Sjamsul Nursalim. Gugatan itu dilayangkan pada audit investigatif BPK terkait perkara BLBI.

"Kita tetap jalan dengan apa yang kita sudah selesaikan sekarang dan oleh karena itu kan hasil audit final, dan berdasarkan audit itu kita akan melakukan, melanjutkan kasus itu ke depan," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).

Meski begitu, Syarif tidak bicara gamblang mengenai kelanjutan pengusutan skandal tersebut. Memang yang teranyar dalam pusaran skandal BLBI baru ada nama Syafruddin Arsyad Temenggung yang telah divonis bersalah.

"Saya nggak bisa katakan itu (ada penyidikan baru), tapi ya kita sedang bekerja keras untuk itu," ucap Syarif.

Sebelumnya, Sjamsul mengajukan gugatan terhadap BPK di PN Tangerang. Dilihat dari situs Sistem Infornasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Tangerang, gugatan itu didaftarkan sejak Selasa (12/2) dengan nomor perkara 144/Pdt.G/2019/PN Tng.

Pihak penggugat merupakan Sjamsul melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan. Sedangkan tergugat disebutkan atas nama I Nyoman Wara dan BPK.
Salah satu petitumnya ialah agar pengadilan menyatakan 'Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas kepada Sdr. Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali BDNI pada Tahun 2004 Sehubungan dengan Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Aset oleh Obligor BLBI kepada BPPN Nomor 12/LHP/XXI/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017' tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sjamsul adalah salah satu orang yang beberapa kali mangkir dari panggilan KPK terkait kasus skandal BLBI. KPK memanggil Sjamsul sebagai saksi.

KPK sebelumnya memang menangani kasus skandal BLBI dengan tersangka mantan Ketua BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) Syafruddin Arsyad Temenggung. Syafruddin pun sudah divonis penjara selama 13 tahun, yang kemudian meningkat menjadi 15 tahun di tingkat banding.

Majelis hakim menyatakan Syafruddin bersalah melanggar hukum terkait skandal BLBI dan menyebarkan kerugian keuangan negara Rp 4,5 triliun serta menguntungkan Sjamsul sebesar Rp 4,5 triliun. Majelis hakim meyakini perbuatan Syafruddin dilakukan bersama-sama dengan Sjamsul serta istrinya Itjih Nursalim dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. (haf/dhn)