Polemik Teriakan 'Nomor Dua' di Munajat 212

Jakarta - Gelaran Munajat 212 di Monas jadi sorotan. Bawaslu kini sedang mengkaji ada-tidaknya unsur kampanye pada Munajat 212.

Pose jari termasuk penyebutan angka jadi sorotan. Ada teriakan 'nomor dua' menggema dari massa yang hadir pada Kamis (21/2) malam itu. Massa merespons pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait gelaran pilpres.

Zulkifli, yang diberi kesempatan menyampaikan sambutan, berbicara mengenai kedaulatan negara dipegang rakyat. Zulkifli menyinggung soal persatuan dan presiden.

"Persatuan nomor satu, soal presiden...," ucap Zulkifli.

"Nomor dua!" jawab massa menimpali.

Setelah turun dari panggung, Zulkifli menegaskan soal demokrasi Pancasila bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Baca juga: Bawaslu DKI Cek Unsur Kampanye dalam Pidato Tokoh di Munajat 212

"Kita milih pemimpin, milih presiden, wakil rakyat setiap lima tahun. Itu sesuatu biasa memilih antarkita, bukan perang. Bukan melawan Belanda, maka harus jaga persatuan damai," ujar Zulkifli.

Sedangkan Wakil Ketua DPR yang juga Waketum Gerindra Fadli Zon menyebut sambutan Zulkifli masih dalam batas normal.

"Saya kira masih dalam batas-batas yang sangat normal, ya. Beliau menyampaikan apalagi masih dalam kerangka negara mengutip konstitusi kita dan sebagainya. Saya kira semua dalam batas-batas yang sangat wajar dan menurut saya begitulah," ujar Fadli.

Sementara itu, kritik datang pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Acara itu dinilai politis.

Baca juga: M Taufik: Munajat 212 Kepentingan Kesatuan, Tak Ada Urusan Politik

Sedangkan cawapres Ma'ruf Amin memberikan warning kepada MUI DKI terkait penyelenggaraan Munajat 212 di Monas semalam. Ketum MUI ini menegaskan tidak boleh ada yang menjadikan MUI sebagai kendaraan politik.

"Kalau munajatnya sih nggak jadi masalah, yang penting jangan jadi kendaraan politik, dan jangan mempolitisasi MUI," ujar Ma'ruf.

Soal 212 ini, Ma'ruf menegaskan seharusnya sudah selesai. Sebab, aksi 212 pada 2 Desember 2016 itu dilakukan sebagai aksi dari kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ada-tidaknya unsur kampanye pada Munajat 212 masih diselidiki Bawaslu DKI Jakarta. Bawaslu DKI masih mengumpulkan bukti-bukti.

"Jadi sementara ini saya sama teman-teman masih mengumpulkan hasil pengawasan teman-teman pengawas kelurahan, Panwas kecamatan, Bawaslu kota. Saya lagi minta mereka ini hasil pengawasannya seperti apa," ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin saat dihubungi, Jumat (22/2).

Baca juga: Ma'ruf soal Munajat 212: MUI DKI, Jangan Pakai MUI Jadi Kendaraan Politik!

Burhan menjelaskan beberapa bukti yang dikumpulkan Bawaslu DKI terkait acara Munajat 212. Bawaslu akan mengumpulkan bukti berupa ada-tidaknya alat peraga kampanye hingga memeriksa isi pidato yang disampaikan beberapa tokoh.

"Mengumpulkan bukti-bukti semua terkait pengawasan, apakah ada pidato yang mengarah ke kampanye, misalnya, atau adakah atribut kampanye dan sebagainya itu masih saya kumpulin," kata Burhan.

Bukti-bukti itu selanjutnya akan dijadikan bentuk temuan Bawaslu untuk diproses. Burhan juga mempersilakan masyarakat yang menganggap ada pelanggaran dan memiliki bukti untuk melapor.

"Kalau memang dalam hasil penelusuran dan pengawasan kami ada dugaan, itu akan menjadi temuan," kata Burhan. (fdn/fdn)