"Sebentar lagi (rotasi). Itemnya banyak ya kalau evaluasi itu. Pokoknya setiap orang yang melanggar ketentuan itu menjadi catatan. Termasuk kalau dia kutip untuk pembuatan sertifikat," kata Saefullah kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Data) inspektur yang kantongi. Jadi setiap mau bahas nanti buka kartu," sebut Saefullah.
Saefullah sendiri mempersilakan warga memberikan laporan evaluasi lurah di tempatnya masing-masing. Setiap laporan akan jadi masukan.
"Catatan komprehensif bisa datang dari masyarakat ke gubernur. Gubernur ke kita. Bisa masukan dari mana aja," jelasnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga belum menerima laporan adanya dugaan pungli terkait program sertifikasi tanah gratis Presiden Joko Widodo (Jokowi). Polisi mempersilakan masyarakat untuk melapor jika menjadi korban pungli.
"Ya kita belum tahu (ada dugaan pungli). Makannya kalau ada yang laporan ya kita tindak lanjuti," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono kepada wartawan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (8/2).
Sejauh ini, kata Argo, pihaknya belum menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pungli tersebut.
"Kita belum dapat informasi itu," ungkap Argo.
Saksikan juga video 'Lurah di Ogan Ilir Sumsel Dicopot Gegara Pungli Warga Rp 50 Ribu':
(fdu/rvk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini