"Jadi saya sudah nagih ke Pak Luhut (Menko Bidang Kemaritiman). Pak Luhut bilang paling telat pertengahan Maret," kata pria yang akrab disapa Emil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (18/2/2019).
Dia sangat berharap anggaran itu segera turun. Apalagi menurutnya, dana operasional khususnya di TNI untuk Gerakan Citarum Harum telah habis. Kondisi itu cukup menghambat kerja di tubuh TNI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar Bambang Rianto menambahkan, masih ada kendala teknis dalam pencairan anggaran Gerakan Citarum Harum sehingga terjadi keterlambatan. Salah satunya menyangkut pengadaan insenerator atau alat pembakar sampah.
Dia mengungkapkan anggaran pengadaan insenerator tersebut diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun PUPR menilai itu bukan menjadi wilayah pekerjaannya sehingga harus dialihkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Jadi kemarin tuh, kita kan usulkan ke PUPR. Nah PUPR merasa insenerator itu bukan tupoksinya Kementrian PUPR. Mereka ingin dialihkan ke KLHK. Jadi kegiatan itu tidak di PUPR tapi di KLHK," katanya.
Akibat masalah tersebut, anggaran sekitar Rp600 miliar itu belum bisa dicairkan. Karena Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan tidak bisa dicairkan secara bertahap.
"Pengusulan anggaran Citarum itu di PUPR semuanya. Tapi Dirjen Anggaran itu katanya tidak bisa displit," ucapnya.
Dia mengaku akan membahas masalah ini bersama pihak terkait di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Selasa (19/2/2019) besok. Dalam pertemuan itu dia berharap ada jalan keluar terbaik agar dana itu bisa dicairkan.
"Anggaran sekitar Rp600 miliar itu untuk TNI, insenerator, pembangunan 2.500 mck, kolam retensi dan kegiatan lainnya. Maka besok dicari solusinya dengan Dirjen Anggaran (supaya bisa segera cair)," ujarnya.
Simak Juga 'Wow! Ridwan Kamil Bakal Buat Taman Dilan di Bandung':
(mso/ern)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini