Pada tahun ini sejumlah program penyelamatan sungai terpanjang di Jabar itu telah disiapkan. Baik dari sisi infrastruktur, edukasi hingga penegakan hukum bagi industri yang terbukti membuang limbah secara ilegal.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga sebagai Komandan Satgas Citarum berkomitmen akan berjuang secara maksimal menjadikan Sungai Citarum seperti sedia kala.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada November 2018 misalnya, dia bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk membahas anggaran. Dalam pertemuan itu dia menyampaikan mengajukan Rp600 miliar kepada pemerintah pusat.
Dana tersebut nantinya digunakan untuk operasional TNI sebesar Rp300 miliar. Sementara Rp300 miliar lainnya untuk mendanai program lain baik dari sisi infrastruktur hingga pembelian alat.
"Rapat dengan Pak Luhut menyamakan anggaran untuk Citarum. Kita minta dana sampai Rp600 miliar setengahnya untuk TNI, setengahnya untuk pembelian (pembangunan) danau retensi," kata pria yang akrab disapa Emil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (26/11/2018).
Setelah pertemuan itu, pria yang akrab disapa Emil terus meminta kejelasan kepada pemerintah pusat terkait anggaran tersebut. Hingga akhirnya pemerintah pusat bersedia menganggarkan Rp600 miliar di APBN 2019.
Namun anggaran yang dibutuhkannya itu belum turun dari pemerintah pusat. Padahal berbagai program yang direncanakan tahun ini harus segera dimulai. Apalagi saat ini dana operasional di TNI sudah habis.
Pada Kamis (14/2/2019) kemarin, Emil kembali bertolak ke Jakarta untuk menemui Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Selain untuk menyerahkan surat undangan acara dia juga menagih dana yang dijanjikan.
"Kita mau ada Citarum Expo, keynote speaker-nya Pak Luhut dan Ibu Menteri LHK (Siti Nurbaya). Jadi saya perlu menyampaikan undangan langsung. Sambil nagih dana juga," katanya, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (14/2/2019).
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar Bambang Rianto menyatakan, masih terus memonitor progres pencairan anggaran Gerakan Citarum Harum. Menurutnya saat ini tinggal masalah teknis pencairan saja.
"Sedang berproses, kita juga kemarin menanyakan ke Kementerian. Jadi antar kementerian saja, PUPR dengan Kementerian Keuangan. Jadi tinggal masalah teknis saja," ucapnya.
Dia berharap anggaran ini bisa cepat dicairkan. Apalagi saat ini, dana operasional di TNI sudah habis. Sehingga menghambat program kerja yang akan dijalankan oleh TNI.
"Mereka (TNI) kesulitan, maknya kita push terus. Kita tanya ke Kementerian PU untuk percepat. Kalau masalah infrastruktur sebetulnya masih banyak waktu. Tapi untuk operasional di TNI (yang mendesak)," ujarnya.
Simak Juga 'Citarum yang Cantik, Tapi Merana':
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini