.webp)
Rombongan BPD Prabowo-Sandi Bali itu datang ke kantor Bawaslu, Jl Moh Yamin, Denpasar, Bali, Senin (18/2/2019) sekitar pukul 12.00 Wita. Ada lima anggota BPD Prabowo-Sandi yang datang, mayoritas di antaranya menggunakan kemeja putih dan celana warna khaki.
"Acara yang dilakukan suatu lembaga dan itu bukan kampanye di situ ada kalimat-kalimat mengajak memilih paslon nomor 01. Dari segi aturan kemudian PKPU, UU, ini kan sudah melanggar UU dan Peraturan KPU terkait kampanye, ini kami tanyakan dulu ke Bawaslu," kata Ketua Juru Bicara BPD Prabowo-Sandi Bali, I Made Gede Ray Misno di kantor Bawaslu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami secara tertulis nanti kami dari tim Prabowo-Sandi akan menyampaikan keberatan-keberatan ini dan itu dilakukan kepala daerah. Meskipun hari Minggu, tapi kemarin kan beliau diundang sebagai kepala daerah, bukan Ketua DPD (PDIP) atau ketua partai," cetus Misno.
Misno menyebut saat ini pihaknya baru akan berkonsultasi soal dugaan kampanye yang dilakukan di luar jadwal. Pihaknya juga memastikan apakah laporan tersebut harus merupakan delik aduan.
"Ini audiensi saja, secara resmi kita mau bertanya apakah Bawaslu tidak tahu acara kemarin itu, kemudian ada kalimat-kalimat seperti itu apakah ini akan menjadi delik aduan atau laporan. Kalau laporan pasti kami sampaikan, kalau bukan delik aduan karena ini sudah banyak yang tahu tidak hanya kami, harusnya apakah dari Bawaslu tahu dan yang kami pertanyakan langkah-langkah dari Bawaslu untuk menegakkan aturan yang berlaku," urainya.
 Foto: Gubernur Bali I Wayan Koster (Dita-detikcom) |
"Apa ini harus delik aduan ya kalau perlu kami akan buatkan aduannya, buat laporannya," sambung Misno.
Dia menyebut pihaknya hanya meminta keadilan. Apalagi, kata Misno, jelang momen Pemilu ini tensi politik sedang tinggi.
"Kita minta keadilan saja. Ini bulan politik, jelang pemilu, ya semua pihaklah supaya bisa menjaga keamanan, ketertiban di Bali. Kalau mau menang, menang bermartabat," jelasnya.
Ray Misno kembali menyinggung kedatangan Koster sebagai kepala daerah. Dia pun mempertanyakan apakah ada izin atau Surat Tanda Pemberitahuan (STP) Kampanye.
"Orang dia diundang sebagai gubernur kok, nggak bisa dong. Pertanyaannya apakah kemarin dia mengajukan izin berkampanye, kemudian apakah Jokowi koordinasi ke Bawaslu, KPU, kepolisian untuk melakukan itu, yang jelas itu bukan acara Jokowi, atau kampanye PDIP atau kampanye presiden. Bukan ranahnya kampanye Presiden Jokowi, itu yang kita kejar," tutur Misno.
Dia juga menyerahkan ke Bawaslu terkait dugaan ketidaknetralan polisi terkait acara tersebut.
"Kita serahkan ke Bawaslu (soal dugaan polisi tidak netral) . Walaupun kita juga sudah sampaikan keberatan-keberatan ke Dir Intelkam Polda Bali. Toh sudah terjadi, biarlah dikaji Bawaslu. Kita kumpulkan data-data dan fakta dulu. Kalau melapor sekadar laporan saja tidak elok kalau kita tidak menyertakan data dan fakta," terangnya.
Seperti itu, Koster mengajak milenial memilih Jokowi di Pilpres 2019 saat memberikan sambutan di acara Milenial Road Safety Festival 2019 yang diadakan Ditlantas Polda Bali di Lapangan Niti Mandala Renon, Bali, Minggu (17/2). Politikus PDIP itu tak merasa melakukan kampanye.
"Nggak ini kan spontanitas, saya kan ketua partai di Bali. Punya tanggung jawab untuk memangkan Pak Jokowi sebagai calon presiden," ujar Koster.
Meski diundang dalam kapasitasnya sebagai gubernur, Koster berasalan ia mengajak milenial pilih Jokowi-Ma'ruf Amin di hari libur. ""Kapasitas ya saya sebagai ketua partai dan sebagai gubernur kan sekarang hari libur boleh aja. Hari libur bebas," kata dia.
Simak Juga 'Kata Pak Prabowo dan Pak Jokowi Soal Debat Mereka':
Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini. (ams/elz)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
