Diperiksa Bawaslu Soal Deklarasi Jokowi, Ganjar Dicecar 20 Pertanyaan

Semarang - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo diperiksa Bawaslu terkait deklarasi dukungan Jokowi-Ma'ruf yang dilakukan kepala daerah. Ganjar dicecar 20 pertanyaan selama sekitar 1 jam.

Politisi PDIP itu tiba di kantor Bawaslu pukul 12.40 WIB dengan busana adat warna hitam lengkap dengan blangkon. Busana ada memang diwajibkan di pegawai Pemprov Jateng setiap tanggal 15.

Sekitar pukul 13.45, Ganjar keluar dari ruangan. Ia mengatakan beberapa pertanyaan dilontarkan kepadanya dan langsung dijawab.

"Aku ora kelingan piro jumlahe (pertanyaan), cuman apa benar yang undang saya? Ya. Apa benar para (selaku) kepala daerah? Tidak, karena yang saya undang pribadi. Apakah bapak mengajak kepala daerah untuk mendukung Jokowi-Amin? Tidak, yang saya ajak individu yang kebetulan kepala daerah dia kader partai dan pendukung koalisi," jelas Ganjar di kantor Bawaslu Jateng, Semarang, Jumat (15/2/2019).

Pertanyaan lain berkisar tentang izin cuti hingga penggunaan fasilitas negara. Ganjar menegaskan pihaknya tidak menggunakan fasilitas negara dan acara digelar hari libur dan yang tidak libur pun sudah mengajukan cuti.

Baca juga: Wagub Jateng soal Kepala Daerah Dukung Jokowi: Hak Warga Negara

"Apakah saya menggunakan fasilitas negara? Tidak. Yang libur, libur, yang tidak libur ya harus izin cuti, Pati itu cuti," jelasnya.

Dalam acara yang digelar di Hotel Alila Solo 26 Januari 2019 lalu itu, Ganjar mengatakan awalnya membahas berbagai hal di Jawa Tengah. Kemudian karena sama-sama pendukung Jokowi-Amin maka digelar konfrensi pers.

"Ya banyak, ingatkan pelaksanaan pemerintahan, bencana, demam berdarah, reformasi birokrasi dilaksanakan, nah terakhir sama-sama pendukung Jokowi Ma'ruf Amin maka kita siapkan dukungan dari kekaderan masing-masing, siaaap. Perlu konpres? perlu," pungkas Ganjar.

Baca juga: Bawaslu Panggil Ganjar soal Deklarasi Kepala Daerah Dukung Jokowi

Sementara itu Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Subhki mengatakan ada 20 pertanyaan yang diberikan ke Ganjar. Hasilnya nanti dihimpun dengan keterangan kepala daerah yang hadir dalam deklarasi.

"Kurang kebih 20 pertanyaan. Siapa yang diundang, teknik mengundang, apa saja yang dibahas, penggunaan fasilitas negara ada atau tidak," kata Fajar.

Hasilnya nanti akan dipleno-kan untuk mengetahui hasilnya apakah ada pelanggaran atau tidak. Untuk diketahui kepala daerah yang hadir dalam deklarasi itu diperiksa setelah ada laporan dari pihak tim Prabowo-Sandi karena dugaan adanya pelanggaran. (alg/sip)