Luhut Sebut Prabowo Bohong, BPN: Galak Amat, Bang!

Jakarta - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pernyataan capres Prabowo Subianto soal kebocoran anggaran sebagai kebohongan. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut Luhut terlalu galak kepada sahabat sendiri.

"Bang Luhut galak amat sama karib sendiri, ha-ha-ha.... Mas Bowo dan Bang Luhut ini karib sejak dulu sampai sekarang, biarpun pilihan politik berbeda. Malah lebih lama dari persahabatan Sandi-Erick," kata anggota Dewan Bakar BPN, Dradjad Wibowo, kepada wartawan, Jumat (8/2/2019).

Dradjad menyebut mark up dan kebocoran anggaran yang disebut Prabowo sudah menjadi rahasia umum. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga pernah berbicara tentang mark up anggaran.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Soal mark up dan kebocoran keuangan negara yang disebut Mas Bowo, itu kan sudah rahasia umum. Menkeu Sri Mulyani pun pernah menyentil K/L yang me-mark up anggaran. Itu disampaikan di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, 28 Februari 2017," ucap dia.

Dradjad menyebut capres petahana Joko Widodo (Jokowi) juga pernah menyinggung soal mark up. Karena itu, dia menyebut pernyataan Prabowo sudah jadi rahasia umum.

"Bahkan Presiden Jokowi juga menekankan jangan ada mark up saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Jika semuanya bersih-bersih saja, kenapa sampai Presiden harus menekankan soal mark up? Di Istana lagi," sebut Dradjad.

"Sebagai indikasi, lihat saja kasus korupsi yang ditangani KPK. Sudah 200-an pejabat negara yang ditangkap KPK," imbuh dia.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN itu menyebut korupsi dan mark up ada di 'dunia hitam'. Karena itu, besaran mark up dan korupsi menurutnya tidak pernah diketahui pasti.

"Lalu, berapa mark up-nya? Korupsi dan mark up itu kan 'dunia hitam'. Kita tidak pernah tahu pasti besarannya. Tapi sebagai indikasi, masih ingat nyanyian M Nazaruddin? Pada tanggal 27 Agustus 2013, Elza Syarief pengacara Nazaruddin menyebut mark up yang bisa mencapai 10-45%," ucap Dradjad.

Dradjad berbicara lebih jauh soal indikasi besaran mark up. Dia berbicara angka-angka.

"Lalu masih ada lagi kebocoran pajak, baik karena penggelapan/kejahatan pajak, kolusi wajib pajak dengan petugas, atau penghindaran pajak. Selisih rasio pajak satu persen saja itu berarti ada kebocoran penerimaan negara Rp 148 triliun," ucapnya.

"Belum lagi hilangnya penerimaan negara karena korupsi izin sumber daya alam, seperti kasus izin usaha pertambangan (IUP) oleh Bupati Kotawaringin Timur. Baru satu bupati saja, diduga negara sudah kehilangan Rp 5,8 triliun," imbuh Dradjad.

Dradjad memandang wajar pernyataan Prabowo yang menaksir ada kebocoran anggaran 25%. Sekali lagi, kata Dradjad, mark up dan korupsi ada di dunia hitam yang tak bisa dipastikan.

"Jadi kalau Mas Prabowo mengeluarkan taksiran 25%, ya wajar-wajar saja. Dunia hitam kan tidak bisa diketahui pasti datanya. Daripada mencap bohong, lebih bagus kalau semua pihak bekerja sama mencegah kebocoran tersebut," sebut Dradjad.

Sebelumnya, Luhut menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut ada kebocoran anggaran negara sebesar Rp 500 triliun per tahun. Luhut menyebut pernyataan itu sebagai kebohongan.

Ia bahkan menantang Prabowo dapat membuktikan pernyataan itu jika dianggap sebagai sesuatu yang benar. Namun pihaknya tetap akan bersikap santai karena memang hal tersebut dianggap Luhut sebagai sesuatu yang bohong.

"Saya pikir berlebihan, bocor pasti memang ada yang bocor, tapi kalau dibilang berlebihan itu sama sekali tidak. Ndak betul itu, bohong itu," jelas Luhut kepada wartawan, Jumat (8/2).

"Kalau dia mau, buktikan itu. Kita ngapain sih capek-capek lapor-melapor itu. Biarin saja mereka bohong," terang Luhut, yang juga terdaftar sebagai Ketua Bravo 5 pada Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. (gbr/tor)