Kunjungi Basarnas, Fahri Hamzah Wacanakan Integrasi Lembaga Terkait Bencana

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyinggung soal integrasi lembaga yang terkait dengan bencana saat berkunjung ke kantor pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Integrasi dimaksudkan agar lembaga yang terkait dengan bencana lebih kuat dan permanen.

"Tadi banyak sekali masukan dan menjadi bahan nanti bagi saya sebagai Ketua Tim Pengawas DPR untuk bencana alam. Karena kita ingin segera memiliki model integrasi kelembagaan yang memungkinkan kita punya lembaga yang kuat dan permanen, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penanganan bencana, baik mitigasinya maupun penanganan setelah bencana ataupun pada saat pencarian dan pertolongan," ujar Fahri di kantor Basarnas, Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019).

Baca juga: Fahri Hamzah Kunjungi Basarnas, Langsung Gelar Pertemuan Tertutup

Lembaga yang dimaksud Fahri adalah BMKG, Basarnas, dan BNPB. Integrasi lembaga-lembaga yang terkait dengan bencana diharapkan Fahri akan membuat lembaga tersebut semakin solid dalam penanganan dan mitigasi bencana.

"Yang penting kita tahu dulu, ada penelitiannya dan deteksinya atau diagnosisnya di BMKG, itu nanti harus menjadi satu cluster lembaga mitigasi. Lalu ada penolong gerak cepatnya ini di Basarnas ini. Ini juga nanti harus terintegrasi dengan lembaga lain, termasuk kalau beliau minta tolong kepada TNI, kepada Polri, kepada elemen masyarakat, bahkan nanti harus ada dalam kurikulum kita. Supaya nanti kalau mau call Ketua Pramuka saja itu sudah menyiapkan SDM yang banyak untuk menolong pada saat ada bencana, khususnya untuk pertolongan dan pencariannya," jelasnya.

"Lalu kemudian di ujung juga ada BNPB yang lebih permanen pekerjaannya dan jangka panjang. Ini juga lembaga yang harus terintegrasi dalam satu tugas yang membuat makin solid ke depan kelembagaan itu. Itu tujuan kita nanti, mudah-mudahan hasil dari pengawasan kita itu bisa mendatangkan rekomendasi, penyempurnaan baik regulasinya maupun kelembagaan ke depan," imbuhnya.

Baca juga: Fahri Hamzah Sambangi Kantor BMKG Bahas Mitigasi Bencana di Indonesia

Fahri belum bisa memastikan apakah integrasi lembaga tersebut akan disatukan dalam sebuah lembaga baru atau tidak. Fahri menyerahkan keputusan tersebut kepada pemerintah dan anggota Dewan yang terpilih pada periode berikutnya.

"Ya itu nanti keputusan politik ya, artinya 17 April yang akan datang akan dipilih anggota DPR baru. Saya udah nggak nyalon, tapi itu mereka pengambil keputusan politik ke depan. Kalau mereka mau buat UU baru, itu urusan mereka, saya nggak bisa ikut. Atau terpilih presiden yang presiden itu punya visi tentang penanganan bencana dan sebagainya, itu urusan politik nanti. Tapi tugas kita di periode ini adalah membuat peta dan rekomendasi supaya pejabat yang akan datang nggak mulai dari nol, 'oh begini to'. Sehingga nanti bangsa kita ini terus ada progres," tuturnya.

Lebih lanjut Fahri juga mendorong agar Indonesia memiliki sistem kewaspadaan terkait dengan bencana. Menurutnya, rakyat Indonesia perlu disadarkan bahwa tempat hidupnya rentan terhadap bencana.

"Ya kewaspadaan ini harus jadi milik semua orang. Saya tadi berseloroh, anak-anak bangsa Indonesia ini kan lagu-lagunya itu lagu yang enak semua, nyiur melambai di pinggir pantai, padahal ada tsunami juga, tanah subur tapi ada juga likuifaksi, kita kemarin sudah kejadian. Jadi harus ada alert system secara nasional bahwa kita ini hidup di atas kerak bumi yang bergerak. Jadi sadarlah kita kemudian bahwa kalau ada apa-apa, hati-hati juga. Nah ini bagian dari kurikulum yang harusnya memang nanti Basarnas bisa memberikan kontribusi untuk menyampaikan itu kepada masyarakat," ucap Fahri.

Foto: Nur Azizah/detikcom

Soal kewaspadaan ini, Fahri mengungkapkan keinginan pribadinya soal adanya wajib militer. Menurutnya, kedisiplinan yang diajarkan di militer dapat mendidik warga negara untuk selalu waspada.

"Sebenarnya apa pun namanya, setiap warga negara harus dididik untuk adanya kewaspadaan, dan militer mengajarkan itu. Saya termasuk apabila ada wajib militer pun itu masih oke. Misalnya kalau mau diintegrasikan dengan Pramuka, dengan Menwa, perlu itu. Orang harus ada kewaspadaan. Jangan orang itu hidup di atas dunia ini kayak nggak ada masalah, padahal masalah banyak sekali," katanya.

Baca juga: Raker dengan Pemerintah, DPR Minta Sistem Mitigasi Bencana Diperbarui

Setelah kunjungannya hari ini, Fahri menyatakan ada dua hal yang dibutuhkan Basarnas. Basarnas disebutnya masih memerlukan tambahan personel karena personel yang ada sekarang dirasa kurang mencukupi untuk penanganan.

"Nah, yang kedua itu perlu tambahan peralatan. Meskipun sudah bisa nanti kerja integrasi dengan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan kepolisian, tetapi tetaplah sebagai backbone dari search and rescue, pencarian dan pertolongan, ini Basarnas harus punya kelengkapan karena teknologinya juga sedikit ada perbedaan antara teknologi militer dan search and rescue itu sendiri," pungkasnya.

Fahri Hamzah mengunjungi Basarnas. (Nur Azizah/detikcom)

Dalam kunjungannya kali ini, Fahri juga sempat meninjau Command Center Basarnas dan mendapat penjelasan tentang cara kerjanya. Selain itu, Fahri bersama Kabasarnas Marsdya Bagus Puruhito juga melakukan teleconference dengan kantor Basarnas di beberapa provinsi di Indonesia. (azr/knv)