.webp)
"Kepala negara kok suruh warganya lapor-lapor terus? Kita sampaikan itu biar Presiden periksa itu semua. Ini sama kayak sebagian pendukung beliau yang suka lapor-laporin orang," ungkap juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Faldo Maldini, kepada wartawan, Kamis (7/2/2019).
Faldo menilai melaporkan tuduhan kepada pihak berwajib juga belum tentu jadi jawaban. Ia memberi contoh Waketum Gerindra Fadli Zon yang punya banyak laporan dengan bukti-buktinya tapi kasus-kasusnya tidak juga ditangani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wasekjen PAN ini juga menyinggung soal kritik yang disampaikan dari lingkup internal pemerintahan Jokowi sendiri. Faldo menyebut Wapres Jusuf Kalla (JK) juga berbicara soal kebocoran anggaran dalam pembangunan LRT.
"Pak JK saja kritik itu LRT kemahalan, kok Rp 500 miliar per kilometer. Beliau bilang jangan asal-asal bangun saja. Harusnya kalau ikut cara pandang Pak Petahana, Pak JK langsung saja laporkan ke KPK saja. Jadi yang bicara masalah kebocoran dan markup itu bukan hanya dari pihak BPN 02, tetapi dari pihak pemerintah yang kritis juga banyak," sebutnya.
Faldo pun menilai pencopotan Said Didu dari posisi Komisaris PT Bukit Asam Tbk karena masalah kebocoran anggaran. Pihak Prabowo-Sandiaga disebut menyuarakan kritik dari para tokoh soal pengelolaan negara.
"Pak Said Didu diganti jadi komisaris juga karena kritis soal kebocoran ini. Kita temani orang-orang yang berpikir untuk bangsa ini. Kejengkelan dari beliau-beliau dapat pula kami suarakan dengan lebih kencang," ucap Faldo.
Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat V itu menyebut seharusnya Jokowi bisa menerima kritik yang disampaikan Prabowo dengan memastikan semua sistem penganggaran dan keuangan berjalan dengan benar. Faldo juga mempertanyakan kekuatan sistem pemerintahan yang dibangun Jokowi.
"Sehingga publik yakin tidak mungkin ada markup atau kebocoran. Jelaskan saja itu. Kewajiban etis Presiden adalah menjelaskan apa yang sudah dikerjakannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sensi-sensian. Kalau begini, kita kan boleh curiga empat tahun ini tidak ada upaya serius dari petahana buat bangun sistem antibocor," tutur dia.
Faldo menduga Jokowi ingin warganya terus-terusan saling melapor. Padahal, menurutnya, kritik bisa ditanggapi dengan cara berdialog tanpa perlu lapor-laporan ke pihak berwenang.
"Kita jadi malas berdialog, mengemukakan gagasan. Tidak hanya malas, tetapi juga dipanoptikonkan atau dibuat merasa takut, diawasi terus dengan laporan polisi dan lain-lain. Semua sikap kritis disuruh lapor sana, lapor sini. Demokrasi kita sudah jadi delikrasi, tidak bisa kita lanjut kayak begini. Semuanya jadi halal kalau begini caranya," ungkap Faldo.
Prabowo sebelumnya menjelaskan ada dugaan markup sejumlah proyek sehingga anggaran negara bocor. Perhitungan Prabowo, anggaran negara yang 'bocor' mencapai Rp 500 triliun. Dia menuturkan anggaran sebesar itu bisa membangun industri besar di Tanah Air.
Menanggapi Prabowo, Jokowi meminta capres nomor urut 02 itu menunjukkan bukti dan tidak asal bicara. Ia pun memantang Prabowo melapor ke KPK jika ditemukan indikasi kebocoran anggaran negara yang disebut hingga sampai 25 persen.
"Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal... (sambil menunjuk mulut)," ujar Jokowi setelah menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (7/2).
"Kalau memang bocor sampai 25 persen, laporin saja ke KPK. Duit gede banget itu. Dulu 2014 coba diingat-ingat, 2014 katanya bocor Rp 7.200 triliun. Sekarang itu bocornya kalau 25 persen itu berarti Rp 500 triliun. Duitnya gede banget Rp 500 triliun," sambungnya.
Di Samping Jokowi, Mbah Moen 'Kepeleset' Doakan Prabowo, Simak Videonya:
(elz/fjp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
