MA Jawab Buni Yani yang Persoalkan Putusan Tanpa Perintah Penahanan

Jakarta - Buni Yani mempersoalkan tidak adanya perintah penahanan dalam salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA). Atas dasar itu, Buni Yani meminta jaksa untuk lebih sabar melakukan eksekusi padanya.

Selain itu, Buni Yani meminta fatwa MA untuk memperjelas putusan kasasinya itu. Lalu apa kata MA?

"Putusan kasasi adalah upaya hukum biasa yang terakhir. Jadi ketika disampaikan ke pihak-pihak, dalam hal ini penuntut umum dan terdakwa, itu sudah mengandung nilai eksekutorial," ucap juru bicara MA Andi Samsan Nganro di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2019).
Andi mengatakan putusan kasasi sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah sehingga dapat dieksekusi. Dia pun balik mempertanyakan maksud Buni Yani yang menyebut putusan itu tidak jelas.

"Apanya tidak jelas? Ya itu urusannya dia. Tetapi kita sudah menyatukan putusan kemudian dikirim ke pengadilan pengaju lalu pengadilan pengaju meneruskan kepada pihak-pihak, ya sudah," ucap Andi.

"Tidak ada dimuat perintah untuk ditahan. Jadi tidak perlu. Oleh dengan putusan begitu, putusan MA itu putusan terakhir dari upaya biasa. Jadi dengan diberitahukan kepada pihak-pihak ya sudah inkrah," imbuh Andi.

Sebelumnya Buni Yani mengaku akan menyerahkan diri bila amar putusan dari MA sudah terang. Dia meminta kejaksaan tidak tergesa-gesa melakukan eksekusi.

"Saya bilangin, 'Pak Jaksa, hati-hati. Jangan sampai merusak korps kejaksaan.' Ini kita harus hormati lembaga negara. Jangan sampai gara-gara ada rasa dendam, ada sentimen politik, maklum beliau ini kan dari parpol orangnya. Jadi jangan sampai dikesankan begitu sama publik. Dan publik sudah paham siapa dia," kata Buni Yani kemarin.

"Saya ini warga negara yang baik, sebagai warga negara yang baik saya akan menyerahkan diri bilamana itu jelas. Lah, ini tidak ada ditulis ini di keputusan MA. Lah ini sekarang piye kalau jaksa mau grasa-grusu (tergesa-gesa) tetap berkeras mau melakukan penahanan. Saya ada di sini, kok. Silakan saja dijemput. Kapan-kapan kalau sudah jelas. Ini persoalannya nggak jelas," imbuh Buni Yani.

Baca juga: Buni Yani Cari Fatwa Jelang Tenggat Masuk Penjara

Buni Yani divonis bersalah melanggar Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam putusan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Dia dihukum 18 bulan penjara saat itu.

Perlawanan hukum Buni Yani berlanjut ke tingkat pengadilan tinggi tetapi kandas. Sampai kemudian jaksa dan Buni Yani sama-sama mengajukan kasasi. Namun MA menolak kasasi tersebut, baik untuk Buni Yani maupun jaksa.

Namun Buni Yani mempersoalkan tidak adanya perintah penahanan dalam salinan putusan kasasi yang diterimanya. Sedangkan menurut jaksa, hal tersebut tidak menjadi soal untuk tetap melaksanakan eksekusi pada Buni Yani karena merujuk pada putusan pada tingkat sebelumnya.


Saksikan juga video 'Buni Yani Ngaku Berutang Budi kepada Ahmad Dhani':

[Gambas:Video 20detik]

(dhn/rvk)