.webp)
"Pemerintah terus mendorong agar RUU Pondok Pesantren segera bisa diselesaikan. Ini sangat penting, sangat penting," ujar Jokowi dalam Harlah ke-93 NU di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).
"Tidak ada payung hukum yang jelas, baik mengenai anggaran untuk pondok pesantren maupun yang berkaitan dengan pendidikan yang ada di pondok pesantren," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena kita akan menghadapi sebuah masa depan yang penuh dengan persaingan antarnegara yang semakin ketat, yang tanpa persiapan sumber daya manusia yang baik, sangatlah sulit kita bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain," tuturnya.
"Sebab itu, kita harus memastikan bahwa generasi muda kita harus memiliki keahlian, memiliki sikap yang bisa membawa bangsa ini dalam sebuah era kemajuan," sambung Jokowi.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan RUU Pesantren diperlukan agar tidak ada celah yang bisa mengganggu eksistensi pesantren. Pihaknya sudah menggelar focus group discussion (FGD) yang dilakukan agar penyusunan RUU Pesantren memberikan manfaat.
Said Aqil kemudian bercerita di zaman Presiden Soeharto soal pembahasan tentang RUU Pesantren. Namun, menurutnya, RUU tersebut ditolak karena dikhawatirkan bisa mengganggu independensi pesantren.
"Dulu Pak Harto menawarkan RUU Pesantren, Mbah Bisri Samsyuri, kakeknya Muhaimin, waktu itu Ketua Fraksi PPP menolak, karena khawatir independensi pesantren terganggu, kebebasan, kemandirian, kesederhanaan pesantren terganggu," jelasnya.
Said menyampaikan kemandirian pesantren diperlukan agar pendidikan pembinaan karakter tidak diintervensi.
"(Kemandirian pesantren) tetap terjaga walaupun ada anggaran, ada.... Walhasil, pesantren harus dijaga independensinya siap membangun bangsa tanpa ada intervensi siapa pun di bidang pendidikan, sistem, terutama pembinaan karakter," pungkasnya. (azr/fdn)
