Wiranto: Daerah Rawan Konflik Pemilu Dinetralisir dalam 6 Bulan

Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan Polri dan Bawaslu telah mengantongi data daerah-daerah yang dinilai rawan saat penyelenggaraan Pemilu 2019. Wiranto menuturkan aparat telah menetralisir kerawanan di daerah-daerah sejak 6 bulan sebelum hari H pemilu.

"Semua sudah dipetakan. Kemudian dari peta itu, dalam waktu enam bulan kita netralisir kerawanan itu. Sehingga di hari H bisa zero, supaya ancaman sangat kecil," kata Wiranto usai memberi pembekalan dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2019 di lobi Auditorium STIK-PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).

Baca juga: Polri Deteksi Kerawanan karena Persaingan Caleg Separtai

Wiranto menjelaskan, untuk Bawaslu, kerawanan dilihat dari segi proses distribusi logistik pemilu dan kesiapan pelaksanaan pencoblosan.

"Bawaslu juga sudah melakukan survei indeks kerawanan pemilu, tapi bukan dari sisi keamanan. Tapi dari segi penyelengaraannya, dari sisi kotak suara belum beres, daftar pemilih belum beres, dan sebagainya," jelas Wiranto.

Baca juga: Bawaslu Identifikasi Tantangan Pemenuhan Hak Pilih di Wilayah Terdampak Bencana

Wiranto melanjutkan, kesadaran masyarakat dan partai politik mengenai pemilu damai juga penting. Upaya pemerintah dalam mewujudkan pemilu yang tertib dan aman akan berhasil jika didukung masyarakat dan partai politik yang berkompetisi.

"Makanya saya sampaikan harapan dan permohonan kepada para pemimpin partai politik dari pusat dan daerah, seluruh masyarakat pemilih, marilah kita manfaatkan pemilu sebagai pesta demokrasi. Bukan sebagai ajang konflik, bukan sebagai suatu kesempatan saling membenci, saling menjelekkan, saling menista, bukan," ucapnya.

"Tapi saling adu kompetisi untuk hasilkan pemimpin yang berkualitas ke depan nanti," sambung dia.


Saksikan juga video 'Wiranto Blak-blakan tentang Penanganan Daerah Rawan Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]

(aud/idh)