Ahmad Dhani Divonis 1,5 Tahun, KPU: Bila Inkrah, Tak Penuhi Syarat Caleg

Jakarta - Musisi yang juga caleg Gerindra di Dapil Jatim I Ahmad Dhani dihukum 1,5 tahun penjara atas kasus penyebaran ujaran kebencian terkait SARA. KPU mengatakan status pencalegan Ahmad Dhani tidak memenuhi syarat bila putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

"Apabila dia dijatuhi hukuman pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, dia tidak memenuhi syarat sebagai calon. Nah, kita tinggal lihat, apakah putusan kepada Pak Ahmad Dhani itu sudah inkrah atau belum," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dimintai konfirmasi, Senin (28/1/2019).

Selama putusan hukum belum inkrah, Ahmad Dhani tetap berstatus caleg. "Kalau (putusan) belum (inkrah), ya jalan terus. Tapi kalau sudah inkrah, yang bersangkutan tidak memenuhi syarat," kata Wahyu.

Baca juga: Ahmad Dhani Resmi Ditahan di Rutan Cipinang

"Kalau yang bersangkutan ajukan banding, ya berarti putusan hukum itu belum berkekuatan hukum tetap. Artinya, KPU belum bisa eksekusi. Yang bisa dieksekusi KPU adalah putusan hukum yang sudah inkrah atau tetap," paparnya.

Sedangkan Ahmad Dhani menyatakan masih ada upaya hukum atas vonis majelis hakim di PN Jaksel. "Yang mesti dipahami teman-teman, ini keputusan di tingkat pertama. Masih ada tiga tingkat lagi," ujarnya seusai sidang vonis.

Ahmad Dhani menegaskan masih berstatus caleg. "Masih proses nyaleg," katanya.

Aturan ini terdapat dalam PKPU 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota legislatif dan dituangkan dan Surat Edaran KPU Nomor 31 poin 1 dan 3 terkait calon tidak memenuhi syarat pasca-penetapan DCT. Berikut isi aturan tersebut:

1. Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan:

a. meninggal dunia
b. terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye di masa kampanye
c. terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon atau menggunakan dokumen palsu pada saat pencalonan dan/atau
d. dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon meliputi:
1) terbukti melakukan tindak pidana lainnya
2) diberhentikan/mundur sebagai anggota partai politik yang mengajukan.

3. Prosedur yang harus ditempuh terkait dengan perubahan penetapan DCT karena hal sebagaimana tersebut angka 1 adalah sebagai berikut:
a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota melakukan klarifikasi kepada partai politik dan instansi yang berwenang untuk memperoleh bukti pendukung, antara lain:
1) surat keterangan kematian/meninggal dunia
2) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
3) bukti pendukung lainnya. (dwia/fdn)