"Saya pikir pemerintah harus bisa menjelaskan seterang-terangnya kepada masyarakat, kepada kita semuanya. Penjelasan pemerintah secara terang itu sangat perlu, dan jangan sampai kemudian menjadi kisruh sendiri," ujar AHY setelah mengikuti konsolidasi Demokrat di gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Jalan Soemargo Lamongan, Kamis (24/01/2019).
AHY menyoroti pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Sebab, setelah ramai dibahas soal pembebasan Ba'asyir, pemerintah lewat Menko Polhukam Wiranto menegaskan kajian atas pertimbangan pembebasan Ba'asyir masih dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita juga patut mempertanyakan bagaimana proses pengambilan keputusan di tingkat tertinggi, di tingkat presiden, sampai dengan menjadi polemik yang berkepanjangan di masyarakat, karena ini tidak baik," jelasnya.
Dia berharap proses hukum tidak dikaitkan dengan urusan politik.
"Saya dan kita semua tentu berharap tidak ada kasus atau proses hukum yang diintervensi oleh politik, Sebab, jika itu sampai terjadi, maka tidak baik dan tidak dibenarkan di negara hukum di Indonesia ini. Yang dikedepankan adalah hukum sebagai panglima, bukan politik sebagai panglima," tuturnya.
Saksikan juga video 'Pengacara Ba'asyir: Surat Setia NKRI Belum Pernah Disodorkan!':
(fdn/fdn)