Bupati Arifin Tak Ngantor, PD: Jangan Lempar Isu yang Tak Relevan

Trenggalek - DPC Partai Demokrat Trenggalek angkat bicara terkait menghangatnya situasi di Trenggalek karena absennya Wakil Bupati Mochammad Nur Arifin selama lebih dari sepekan.

Ketua DPC Partai Demokrat Trenggalek Mugianto menepis isu yang beredar yang mengkaitkan kepergian wabup dengan tekanan dalam penentuan kandidat wakil bupati yang akan diperebutkan oleh partai pengusung.

"Agar tidak menimbulkan keresahan dan berbagai spekulasi di Trenggalek, ada baiknya tidak melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti ada yang mengatakan bahwa pak wabup 'menghilang' karena ada tekanan terkait wabup dan sekda baru. Ini sangat tidak relevan" kata Mugianto dalam siaran pers yang diterima detikcom, Selasa (22/12019).

Baca juga: PDIP: Ipin Menepi karena Ada Tekanan Politik soal Wabup Baru

Mugianto mengatakan persoalan dugaan mangkirnya wabup seharusnya tidak ditarik-tarik ke ranah politik jelang pergantian tampuk kepemimpinan di Trenggalek. Namun harus dinilai secara substansial dan jangan membuat isu-isu yang kontraproduktif.

"Wabup dan sekda baru ada proses yang harus ditempuh. Kalau calon wabup yang akan datang, ada 5 partai pengusung (Demokrat, PDIP, Gerindra, Golkar dan PAN) harus diajak bicara, sampai saat ini belum ada pembicaraan ke arah sana. Lah kok tiba-tiba ada yang menyampaikan di media massa absennya wabup karena alasan tersebut," kata Mugianto.

Dikatakan Mugianto, terkait polemik tudingan tekanan tersebut harus dijelaskan ke publik karena ranah wabup baru adalah ranah koalisi partai pengusung dan DPRD Trenggalek.

Baca juga: Ditanya Pergi ke Mana, Wabup Trenggalek: Bupati Sudah Tahu

Mugianto mengatakan permasalahan substansinya yang harus diusut tuntas terkait absennya Wabup selama berhari-hari. Pihaknya menyerahkan persoalan dugaan mangkirnya Wabup Trenggalek kepada instansi yang berwenang yang melakukan upaya-upaya penegakan sesuai aturan perundang-undangan.

"Gubernur Jawa Timur dalam statemen di media juga sudah jelas, kalau memang ada pelanggaran ya harus siap menerima sanksi, toh gubernur juga menyampaikan tugas negara lebih penting. Bahkan setingkat Gubernur Jatim saja lebih memilih membatalkan lawatan ke luar negeri serta memilih mendampingi presiden yang berkunjung ke Jawa Timur" tandas Mugianto. (iwd/iwd)