Debat Isu Hukum: Jokowi Belum Bagus, Prabowo Belum Tajam

Makassar - Debat pilpres putaran pertama dengan tema penegakan hukum dan HAM oleh pasangan capres Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dianggap kurang tajam. Kurang tajamnya visi dan misi keduanya terlihat pada isu penegakan hukum.

"Untuk Jokowi, secara umum belum bagus. Antara lain kepala daerah terlalu banyak korupsi. Tahun 2018 ada 29 yang ditangkap dan 21 di antaranya OTT KPK," kata guru besar ilmu hukum Universitas Bosowa Makassar, Marwan Mas, saat berbincang dengan detikcom, Jumat (18/1/2019).

Baca juga: Sandi Jelaskan Maksud Prabowo Sebut 'Korupsi Tidak Seberapa'

Seharusnya, sebagai petahana, Jokowi menunjukkan sikap leadership yang kuat untuk membina para kepada daerah sehingga tidak lagi terlibat dalam kasus-kasus hukum, terutama kasus korupsi.

"Bagaimana seorang presiden membina itu yang ada di bawahnya sehingga tidak korupsi. Itu yang harus diungkap seharusnya oleh Jokowi tadi malam," terangnya.

Lalu, tidak adanya komitmen tegas dari Jokowi soal penegakan dan pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Jokowi seharusnya menjelaskan kendala apa yang membuat terhambatnya pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu.

"Kalau tidak terungkap sekarang, ya, ke depannya bagaimana cara dia menyelesaikan hal ini," ujarnya.

Baca juga: Pajang Foto Jokowi, Tompi Bagikan 'Saya Tidak Punya Beban Masa Lalu'

Untuk visi dan misi Prabowo, kata Marwan, juga masih dianggap lemah tajam, khususnya pada program kenaikan gaji bagi para penegak hukum. Prabowo dianggap terlalu fokus pada kenaikan gaji, tetapi tidak masuk ke perbaikan internal penegak hukum.

"Pak Pabowo belum tajam. Jangan hanya soal gaji saja. Gaji tidak selalu yang penting, tetapi bagaimana integritas penegakan hukum dan meningkatkan profesionalitasnya," terangnya. (fiq/asp)