"Tidak etis, apalagi Menteri Pertahanan itu menteri yang bukan dari partai politik. Menteri Pertahanan adalah menteri yang menanggungjawabi bidang pertahanan. Ada beberapa kementerian yang menurut saya netralitasnya harus dijaga. Itu kan sama dengan Kapolri mengatakan seperti itu, dengan Panglima TNI ngomong seperti itu," kata Wakil Ketua BPN Ahmad Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Jika pernyataan dukungan itu disampaikan oleh menteri yang berasal dari partai politik, Muzani mengaku bisa memahaminya. Namun, menurutnya, tanggung jawab seorang menteri ada pada bidang pekerjaannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tanggung jawabnya kepada presiden dalam kapasitas menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan, gitu lho. Kalau ada menteri yang berpihak itu karena ada kewajiban partai politiknya. Kira-kira gitu," imbuh Muzani.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam jumpa pers di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (16/1), menyatakan siapa pun bebas memilih calon yang didukung di Pilpres 2019. Dia kemudian secara gamblang menyatakan mendukung Joko Widodo (Jokowi), capres nomor urut 01, yang berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin.
"Kalau saya anak buahnya, menterinya, pembantunya Pak Jokowi. Jelas saya pilih Pak Jokowi. Kalau saya tidak milih Pak Jokowi, saya mengkhianati beliau. Pengkhianat itu harus satu hukumannya ditembak mati," ujarnya.
Saksikan juga video 'Soal Persiapan Debat, Jokowi: Mantul!':
(gbr/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini