.webp)
KPK bakal mempelajari temuan dari Koalisi Masyarakat Sipil terkait kasus teror terhadap Novel Baswedan. Menurut KPK, semua temuan ataupun rekomendasi yang diberikan akan dipelajari.
"Tadi rekomendasinya dan dokumen yang juga baru disampaikan tentu saja, seperti disampaikan pimpinan tadi, kami akan pelajari terlebih dahulu," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2019).
Febri mengatakan hal yang sama dilakukan terhadap rekomendasi dari Komnas HAM terkait kasus Novel. Dia juga menyatakan KPK bakal menganalisis apakah bisa melakukan penyidikan dengan pasal obstruction of justice terkait kasus ini.
"Pasal 21 (UU Tipikor) itu sepenuhnya bergantung pada apakah peristiwanya itu merupakan tindak pidana sebagaimana diatur di pasal-pasal tersebut. Kalau ada, tentu saja harus ditangani lebih lanjut. Kalau tidak ada, tentu tidak boleh dipaksakan," ujar dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koalisi Masyarakat Sipil sebelumnya menyerahkan laporan hasil pemantauan kasus Novel kepada KPK. Laporan itu disusun oleh YLBHI, LBH Jakarta, Kontras, Lokataru Foundation, ICW, LBH Pers, PSHK AMAR, Pusat Studi Konstitusi (Pusako) FH Universitas Andalas, Pukat UGM.
Dalam laporan itu, ada rekomendasi kepada KPK, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan obstruction of justice terkait penyerangan terhadap Novel dan penyidik KPK lainnya, serta menginformasikan kepada publik perkembangan penyelidikan tersebut secara rinci dan berkala.
Rekomendasi berikutnya ialah membentuk unit khusus yang permanen untuk menghadapi obstruction of justice dengan tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta memberikan perlindungan terhadap staf ataupun pimpinan KPK yang mendapatkan ancaman dalam kerja-kerjanya.
Tonton juga video 'Jokowi Sebut TGPF Novel Baswedan Bukan Rekomendasi Dirinya':
 |
