Berkunjung ke Malaysia, Komisi I Bandingkan Kebebasan Beragama di RI

Jakarta - Komisi I DPR RI berkunjung ke Malaysia untuk mengamati fakta kebebasan beragama atau berkeyakinan (Freedom of Religion or Belief/FoRB) di negara tersebut. Kemenangan koalisi Pakatan Harapan dinilai mengubah politik di negeri tersebut setelah sebelumnya di kuasai oleh Barisan Nasional.

"Dalam satu tahun terakhir, Malaysia mengalami perubahan politik, dari pemerintahan yang sebelumnya dipimpin Barisan Nasional kini dipimpin Pakatan Harapan," kata anggota Komisi I DPR RI, Lena Maryana, dalam keterangan tertulis, Minggu (13/01/2019).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini memimpin kunjungan delegasi ASEAN Parlementarians for Human Right (APHR) atau Parlemen Asean untuk HAM ke Malaysia mulai Rabu (9/1) hingga Jumat (11/1).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lena mengaku senang mendapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan mendengar dari pengalaman berbagai pihak terkait kebebasan beragama dan kepercayaan di negara yang multi-etnis dan multi-agama itu. Menurutnya, ada kesamaan antara Indonesia dan Malaysia dalam upaya menjunjung kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Antara Indonesia dan Malaysia ada kemiripan, namun juga banyak perbedaan terkait kehidupan beragama dan berkeyakinan. Di Indonesia misalnya, saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa aliran kepercayaan bisa masuk dalam kolom agama di KTP," ungkap Lena.

Sementara Malaysia, yang konstitusinya menyebut sebagai Negara Islam, hanya menuliskan agama pada KTP masyarakat Melayu muslim. Bahkan di Malaysia, ada lembaga setingkat kementerian yang hanya mengatur tentang urusan umat Islam.

Semua perbedaan itu, menurut Lena, merupakan semua dinamika yang ada di setiap negara ASEAN. Setiap negara ASEAN juga diharuskan tidak melakukan intervensi tentang kehidupan beragama di negara lainnya dan perlu saling menghargai. Selain itu, bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama dan berkeyakinan di mana pun.

Selain Lena Maryana, delegasi yang turut hadir adalah mantan anggota parlemen Indonesia, Maman Imanulhaq; anggota parlemen regional Myanmar, Kyaw Min San; anggota parlemen Kosovo, Saranda Bogujevci; dan mantan anggota parlemen Malawi, Halima Daud.

Para anggota parlemen internasional dapat menilai sejumlah keprihatinan terkait dengan FoRB selama misi, termasuk bagaimana meningkatnya politisasi agama telah menjadi tren yang mengkhawatirkan. Selain itu, bagaimana diskriminasi berlanjut dalam hukum dan praktik terhadap berbagai kelompok agama. Delegasi tersebut juga mempelajari bagaimana sistem hukum ganda Malaysia, yaitu hukum perdata dan hukum syariah yang telah menciptakan ketegangan yuridiksi, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. (ega/mpr)