YLBHI Anggap Debat Capres soal HAM Hanya Formalitas

Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memandang debat capres-cawapres hanya formalitas. YLBHI menilai tidak ada kebijakan yang ditindaklanjuti terkait penanganan soal hak asasi manusia (HAM).

"Pada akhirnya kami memandang ini lucu, dua duanya punya masalah dalam HAM. Dan berdebat ini hanya fomalitas," ujar Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur, di kantornya, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Isnur mengangggap debat capres tidak lagi dijadikan preferensi dalam memilih capres. Pengetahuan tentang rekam jejak dari masing-masing pasangan calon jauh lebih penting.

Baca juga: Kasus Novel, OTT dan Penguatan KPK Jadi Concern Prabowo di Debat

"Kami YLBHI memandang track record itu menjadi penting. Prabowo dengan track record dulu dengan catatan sejarahnya Jokowi juga sama, track record dalam memimpin negara, bagaimana dia menjaga HAM, dan dua-duanya punya catatan yang buruk," katanya.

Kedua pasangan calon disebut Isnur juga belum sepenuhnya melakukan perlindungan kepada masyarakat, terutama beberapa kelompok minoritas.

"Penting (dibahas dalam debat capres) , UUD bilang itu adalah kewajiban negara termasuk pemerintah. Pemerintah itu ada pusat dan daerah maka penting membahas peran pemerintah terhadap kaum minoritas itu," imbuhnya. (eva/fdn)