Saat Jonan Dicurhati 2.100 Rumah di Probolinggo Belum Teraliri Listrik

Probolinggo - Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari curhat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan saat Jonan berkunjung ke PLTU Paiton. Apa permintaan tersebut?

Kepada Jonan, Tantri mengatakan bahwa ada ribuan rumah di Probolinggo yang belum teraliri listrik. Tantri menyebut ada 2.100 rumah di Kabupaten Probolinggo yang belum teraliri listrik.

Rumah penduduk yang belum teraliri listrik itu berada di daerah pelosok atau di dusun-dusun. Sementara untuk desa-desa, Tantri menyebut sudah 100 persen teraliri listrik.

"Alhamdulillah dengan Kunker pak Jonan ini, saya bisa bertemu dengan direktur PLN dan berkomitmen, untuk saling memback up,"ujar Tantri.

Ke depan, kata Tantri, Pemkab Probolinggo akan melakukan mapping terkait masyarakat miskin yang belum bisa menikmati listrik. Sementara untuk warga mampu, pihaknya akan melakukan pendekatan dan komunikasi, agar mereka mau untuk memasang listrik sendiri.

"Jadi 2.100 rumah itu, sebagian ada warga yang menumpang meteran lstrik atau pasokan istrik dari rumah tentangganya," kata Tantri.

Baca juga: Jonan Resmikan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga di Kota Pasuruan

Tantri mengatakan masih belum teralirinya pasokan listrik bukan semata-mata karena lambannya respons dan penanganan pemerintah. Akan tetapi, teknis penyaluran listrik yang terkendala beberapa persoalan lainnya.

Seperti pemasangan tiang listrik yang harus melewati lahan milik lembaga lain. Dan itu yang menjadi penghambat penyaluran listrik secara cepat.

"Yang jelas saluran listrik ini, secepatnya akan kami realisasikan agar masyarakat bisa menikmati listrik seluruhnya," tandas Tantri.

Sementara itu, Jonan mengatakan untuk memeratakan listrik, pihaknya berjanji akan menggelontorkan dana APBN. Tujuannya unutk membantu masyarakat miskin yang belum menikmati listrik.

Disebutkan Jonan jika alokasi APBN untuk penyambungan listrik ke rumah tangga yang kurang mampu sekitar Rp 6 triliun.

"Ada alokasi APBN utk sambungan gratis, sekitar Rp 6 triliun untuk tahun 2019. Jadi kita bagi-bagi," kata Jonan.

Baca juga: Tarif Listrik Tak Naik, ESDM: Nggak Ada Masalah Politis

Dijelaskan Jonan, masyarakat dengan golongan tarif listrik 450 Volt Ampere bisa melakukan pembayaran penggunaan listrik, namun terkendala tingginya biaya penyambungan atau pemasangan.

"Kalau langganannya pasti bisa, sekitar Rp 15 ribu, tapi kalau pasang itu sekitar Rp 500 ribu. Pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi yang membantu," lanjutnya.

Hingga akhir tahun 2018, rasio elektifikasi Nasional adalah 98,3%, atau lebih tinggi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019 yang sebesar 97,5%.

"Pemerintah dan PLN sebagai operator berusaha mencapai rasio elektrifikasi 99,9% di tahun ini. Upayanya, terus melanjutkan pembangunan jaringan transmisi, distribusi, terutama untuk wilayah yang belum terlayani listriknya. Yang lain adalah dengan pemasangan home solar system di daerah-daerah yang sulit, yang terisolir atau terpencil, supaya rasio elektifikasinya tercapai," terangnya. (M Rofiq/iwd)