.webp)
"Ya kalau minta wisuda boleh. Tetapi kami itu kan melihat persyaratannya terpenuhi atau tidak," ujar Panut kepada wartawan usai menghadiri panggilan pertama ORI di Kantor ORI DIY, Selasa (8/1/2019).
Panut mengatakan, hingga kini HS masih harus menyelesaikan rekomendasi Komite Etik UGM. Salah satunya kewajiban HS menyelesaikan konseling yang dilakukan universitas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena sekarang HS masih menjalani mandatory konseling, begitu ya," paparnya.
Jika HS telah menyelesaikan mandatory, lanjut Panut, maka dua diperkenankan mengikuti prosesi wisuda.
"Artinya, prinsipnya apa yang harus dilakukan (HS) itu dijalani sampai tuntas sesuai dengan rekomendasi yang harus dijalankan," lanjutnya.
Lantas, sampai kapan HS harus menyelesaikan mandatory. Terkait hal ini Panut enggeh memberikan penjelasan. "(Mandatory) masih berjalan, masih berjalan," tutupnya.
Dalam kesempatan ini, Panut menanggapi soal pemeriksaan polisi terhadap penulis artikel 'nalar pincang UGM atas kasus perkosaan', Citra Maudy, yang diterbitkan Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM.
Panut menjelaskan bahwa UGM belum memberikan pendampingan hukum kepada Citra.
"Pendampingan (hukum) ke Balairung ya ketika diminta. Ketika Balairung meminta itu ya kami akan mendampingi, begitu," ujar Panut).
Menurut Panut, hingga kini BPPM Balairung belum meminta pendampingan hukum ke UGM.
"Belum, (BPPM Balairung belum meminta pendamping) ke UGM," ungkapnya.
Lalu, apakah pimpinan UGM akan berinisiatif memberikan bantuan hukum? "Ya coba nanti kami akan anu lah ya, berbicara," pungkas dia.
Saksikan juga video 'KKN UGM Diguncang Skandal Dugaan Pelecehan Seksual':
(sip/sip)
