Kampus di Taiwan Bantah Suruh 'Kerja Paksa' ke Ratusan Mahasiswa Indonesia

Jakarta - Beredar kabar ratusan mahasiswa asal Indonesia di Taiwan disuruh 'kerja paksa' oleh kampus tempat mereka berkuliah. Kampus di Taiwan yang disebut melakukan kerja paksa, Hsin Wu Technology University, dengan tegas membantah kabar tersebut.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Hsin Wu Technology University yang dikirim oleh Direktur Divisi Media Informasi Perwakilan Kantor Ekonomi dan Dagang Taipei (TETO) Indonesia di Jakarta Kendra Chen, Kamis (3/1/2019), pihak kampus dengan tegas menyatakan bahwa apa yang beredar sama sekali berbeda dengan kenyataan di lapangan.

"Laporan baru-baru ini yang memberitakan Jurusan Information Management, Program Industry-Academia Collaboration telah melakukan pemagangan ilegal, dan dugaan elsploitasi manusia, pemberitaan tersebut benar-benar bertentangan dengan kenyataan di lapangan, kami (Hsin Wu Technology University) memprotes keras berita tersebut, dan berharap dukungan dari semua pihak, agar mahasiswa internasional berkesempatan merasakan kehangatan persahabatan Taiwan, jangan sampai memperburuk citra kebijakan New Soutbound Policy," tulis pihak kampus.

Baca juga: Kemlu Kontak Kantor Dagang RI di Taiwan soal Kabar Mahasiswa Kerja Paksa

"Kami menyatakan bersungguh sungguh mengelola kampus dengan benar dan tidak akan membiarkan propaganda palsu yang merusak kebijakan New Southbound Policy yang akan menghancurkan reputasi Taiwan di mata dunia internasional," jelasnya.

Hsin Wu Technology University menjelaskan, Program Industry-Academia Collaboration adalah program merekrut mahasiswa asing yang punya kendala ekonomi untuk berkuliah. Cara kerjanya, kampus mengurangi biaya kuliah dan menyediakan kesempatan kerja bagi mahasiswa secara sukarela.

"Perusahaan menyediakan kesempatan kerja bagi mahasiswa secara suka rela menyesuaikan kondisi ekonomi mahasiswa. Kampus secara aktif melakukan perlindungan atas hak-hak dan kepentingan mahasiswa, disamping mewajibkan perusahaan partner untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku," jelas Hsin Wu Technology University.

"Perusahaan juga terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kampus untuk membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang ada," bebernya.

Berikut 4 poin penjelasan sekaligus bantahan pihak kampus Hsin Wu Technology University terkait dugaan kerja paksa terhadap ratusan mahasiswa Indonesia:

1. Proses seleksi dan pendaftaran dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan sekolah yang menjadi partner di Indonesia, kami telah memberikan penjelasan kepada seluruh siswa bersama staf pemerintah daerah Indonesia dan melaporkan kepada Gubernur Bangka. Demikian pula Gubernur telah mengunjungi para mahasiswa di Taiwan dan menyatakan puas dengan program kerjasama ini. Pihak sekolah juga sudah memberikan konferensi pers secara resmi kepada media di Indonesia.

2. Mahasiswa baru tidak melakukan pelanggaran dalam pemagangan, dan tuduhan tersebut sangat tidak mendasar dimana: mahasiswa dilaporkan telah melanggar peraturan pada tahun pertama perkuliahan. Selain liburan musim dingin dan musim panas, mahasiswa bekerja dalam kelompok tidak lebih dari 20 jam per minggu, dan semuanya telah sesuai dengan prosedur yang diperlukan dalam pengajuan ijin kerja, asuransi kesehatan dan tenaga kerja, demikian pula kampus telah mengatur transportasi antar jemput mahasiswa. Tahun ke dua perkuliahan telah diatur sistem pemagangan. Mahasiswa tidak pernah dieksploitasi, dan sangat tidak masuk akal bagi mahasiswa untuk memasang sebanyak 30 ribu label dalam 10 jam per hari. Semua tercatat dalam absensi kehadiran dan dikuatkan dengan slip gaji yang diterima selama bekerja.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Investigasi Dugaan Kerja Paksa Mahasiswa RI

3. Tuduhan terhadap perlakuan mahasiswa sangat tidak beralasan: Setelah mengetahui pemberitaan ini, sebagian besar mahasiswa merasa sangat tidak nyaman dan tidak memahami mengapa media dapat memutar balikkan fakta serta membuat pemberitaan yang bertentangan dengan kondisi mahasiswa dimana pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh siswa akan keluar dari perkuliahan. Padahal setelah kejadian ini, seluruh mahasiswa menyampaikan pendapat mereka ke kampus dan menyatakan akan tetap terus kuliah di kampus dan mendukung program yang ditetapkan kampus.

4. Merusak reputasi perusahaan: pemberitaan palsu telah merusak reputasi tinggi yang selama ini dimiliki oleh perusahaan Taiwan. Berdasarkan kebijakan New Sothbound Policy, perusahaan bersedia melatih keterampilan mahasiswa gratis tanpa biaya. Mengingat keahlian dibawah standar dengan kemampuan bahasa terbatas. Perusahaan bersedia berkorban dalam kerjasama ini, namun mereka dituduh sebagai perusahaan jahat sehingga menjadikan kebijakan New Southbound Policy tidak memiliki arti.

Baca juga: Menaker Cek Kabar Ratusan Mahasiswa Indonesia 'Kerja Paksa' di Taiwan

(rna/fjp)