BNPB Tak Setuju Kurikulum Kebencanaan Masuk Pendidikan Karakter

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan akan memasukkan kurikulum kebencanaan ke Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPPK). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kurang setuju dengan rencana tersebut.

"Harap dipertimbangkan kembali rencana Mendikbud yang hendak memasukkan pendidikan kebencanaan di mata pelajaran pendidikan karakter karena tidak akan fokus. Sebab, pendidikan karakter terlalu banyak muatannya, seperti narkoba, terorisme, bela negara," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantornya, Jl Pramuka Raya, Jakarta Timur, Rabu (2/1/2019).

Dia mengatakan BNPB sudah berkonsultasi dengan para ahli terkait rencana dari Mendikbud. BNPB setuju pada rencana pendidikan kebencanaan tidak dijadikan mata pelajaran baru, apalagi dijadikan salah satu pelajaran di ujian nasional (UN).

Baca juga: Kemendikbud akan Masukkan Kurikulum Kebencanaan ke Pendidikan Karakter

Sutopo mengatakan perlu segera disusun standar pendidikan mitigasi bencana yang terintegrasi ke pelajaran SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Menurutnya, geografi mesti jadi mata pelajaran wajib dari jenjang SD-SMA.

"Jadikan Geografi sebagai mata pelajaran wajib untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs, dimasukkan ke dalam pelajaran IPS. Untuk SMA, SMK, dan MA di mata pelajaran Geografi akan lebih mudah mewadahi pendidikan kebencanaan," ujar dia.

Sutopo mengatakan pendidikan kebencanaan sebaiknya dijadikan mata pelajaran muatan lokal. Pendidikan kebencanaan ini juga bisa diajarkan dalam bentuk keterampilan gladi, simulasi, dan latihan penanggulangan bencana dalam ekstrakurikuler.

Baca juga: Menristekdikti Dukung Pembukaan Prodi Kebencanaaan di Universitas

"Jadi mulok (muatan lokal) tadi disesuaikan dengan tingkat ancamannya. Bagi masyarakat sekitar Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, yang paling banyak tentang gempa bumi dan ancaman tsunami, karena ancaman paling banyak di sana. Bagi masyarakat Kalimantan tidak perlu kegempaan, tsunami, erupsi. Tapi tentang kebakaran hutan lebih banyak di sana, tentang banjir yang memang paling banyak ada di Kalimantan," bebernya.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan akan melaksanakan instruksi presiden terkait adanya kurikulum kebencanaan. Namun pendidikan kebencanaan ini akan masuk PPPK dan bukan sebagai mata pelajaran tersendiri.

"Nanti ada bagian dari PPPK, Program Penguatan Pendidikan Karakter, terutama untuk memberikan basic of life skills. Jadi dasar-dasar keterampilan hidup," kata Muhadjir di kantor Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (27/12).

Baca juga: KPAI Minta Kemdikbud dan Kemenag Buat Kurikulum Tanggap Bencana

"Kita sebut dasar-dasar keterampilan hidup terutama adalah membekali para siswa agar mereka memiliki pemahaman dan kecakapan khusus di dalam melaksanakan maupun menghindari banyak hal, terutama yang sifatnya aktual untuk mereka," imbuhnya.

Muhadjir menyebut pelaksanaan PPPK akan dimulai pada tahun ajaran 2019. Ia juga akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memberikan pelatihan kecakapan khusus yang terkait dengan kebencanaan.

Menurut Muhadjir, sebenarnya sejak dulu sudah ada pendidikan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana, namun hanya menjadi muatan lokal. Dengan adanya instruksi dari presiden, ia membuka kemungkinan untuk mengajarkannya di semua wilayah di Indonesia.




Simak juga video 'Suara Gemuruh Kembali Terdengar di Lokasi Longsor Sukabumi':

[Gambas:Video 20detik]

(jbr/rvk)