Pelantikan Doni Ditunda, BNPB: Ada Aturan yang Diperbaiki Presiden

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Pelantikan Letjen Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditunda. Pelantikan ditunda karena ada aturan yang diperbaiki mengingat jabatan Kepala BNPB setingkat menteri.

"Itu ditunda, bukan dibatalkan. Jadi tadi malam, dengan perkembangan-perkembangan terkini, karena Kepala BNPB adalah pejabat negara setingkat dengan menteri, sehingga ada administrasi yang harus diselesaikan lebih dahulu. Dalam hal ini ada aturan yang akan diperbaiki oleh Presiden dalam waktu dekat," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantornya, Jl Pramuka Raya, Jakarta Timur, Rabu (2/1/2019).

Dia mengatakan pelantikan Kepala BNPB akan dilakukan dalam waktu dekat. Selanjutnya, Sutopo menjelaskan, BNPB memiliki tantangan besar mengingat kejadian bencana yang meningkat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain beberapa penanganan bencana masih dilakukan, BNPB mencatat jumlah warga yang tinggal di daerah rawan juga makin besar. Sutopo menyebut jumlahnya mencapai jutaan jiwa.

"Karena Kepala BNPB adalah setingkat menteri, pejabat negara, jadi tidak mengenal pensiun, dan Kepala BNPB langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Dan banyak tugas yang perlu dilakukan, tantangan tentu besar, berat, apalagi kejadian bencana begitu meningkat," kata Sutopo.

"Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana juga semakin besar, jutaan, mereka harus kita lindungi dengan tingkat mitigasi yang minim. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat masih sangat terbatas. Oleh karena itu, tugasnya jadi berat," sambungnya.

Sutopo mengatakan saat ini pemerintah masih menyelesaikan penanganan korban terdampak bencana, termasuk dengan melakukan relokasi. Beberapa yang masih ditangani adalah terkait erupsi Gunung Sinabung; penanganan pascagempa di Lombok; penanganan pascagempa, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah; serta penanganan korban tsunami di Selat Sunda.

"Jadi tidak mudah menjadi Kepala BNPB. Di undang-undang disebutkan Kepala BNPB harus orang yang profesional, memiliki strong leadership, karena harus kuat di keadaan darurat," ucapnya.

Diketahui, pada Rabu (2/1) pagi, rencana pelantikan Letjen Doni Monardo ditunda. Doni akan menggantikan Willem Rampangilei, yang menjabat Kepala BNPB sejak 2015.

Istana beralasan Presiden Jokowi harus bertolak ke Provinsi Lampung untuk meninjau wilayah terdampak tsunami Selat Sunda.

"Mohon maaf, pelantikan Kepala BNPB tidak jadi besok, ditunda. Barusan Mensesneg memberi tahu soal penundaan pelantikan Kepala BNPB yang baru. Pak Presiden mendadak harus ke Lampung," kata Stafsus Presiden Johan Budi SP. (jbr/jbr)