BW Jadi Panelis Debat Capres, PSI: Beliau Tak Lagi Posisi Netral

Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW), yang ditetapkan KPU jadi salah satu panelis debat pertama capres-cawapres, merupakan sosok yang antikorupsi. Namun, dalam konteks politik, BW dinilai tidak netral.

"Mas Bambang Widjojanto adalah tokoh yang bagus, keren, aktivis antikorupsi ternama, mantan komisioner KPK. Namun dalam konteks politik, beliau tidak lagi mengambil posisi netral karena menjadi tim pemenangan Anies-Sandi ketika itu," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sabtu (29/12/2018).

Baca juga: BW Jadi Panelis Debat, Ma'ruf Amin Berharap Bisa Objektif

Ketika itu, lanjut Raja Juli, BW juga rajin melakukan pembelaan ketika pemilihan gubernur. BW disebut menjustifikasi berbagai macam hal dalam program Anies-Sandi dan menyerang cagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Artinya, ada keberpihakan ideologis ketika pilgub itu. Tentu kalau kita melihat pileg sekarang juga masih ada pembelahan ideologis itu, dan dalam konteks itu Mas Bambang Widjojanto bukan tokoh yang tepat karena sekali lagi dia memiliki posisi politik tertentu," ujarnya.

Meski begitu, PSI tetap mengapresiasi KPU. PSI mengaku tidak mempermasalahkan siapa pun yang ditunjuk jadi panelis debat capres.

"Namun sekali lagi kami apresiasi KPU, terserah KPU saja. Kami dengan siapa pun panelis tidak ada persoalan, dan nanti tentu publik yang akan melihat bagaimana kemudian panelis-panelis ini memang menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal," tuturnya.

Baca juga: 7 Panelis Debat Capres Pertama, Mantan Ketua MA hingga Bambang Widjojanto

detikcom telah mencoba meminta tanggapan BW. Namun panggilan telepon dan pesan singkat belum direspons.

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Humas KPU, Jumat (28/11) terdapat 7 dari 8 daftar nama yang telah dipastikan menjadi panelis. Nantinya panelis ini akan membuat soal materi debat capres.

Panelis tersebut antara lain pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara Bivitri Susanti, Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, serta ahli hukum tata negara Margarito Kamis.



Tonton juga video 'Prabowo-Sandi Siap Jawab Tuduhan soal HAM di Debat Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]

(idh/bag)