Hari Terakhir, KPU Belum Terima Surat Mundur OSO dari Ketum Hanura

Jakarta - KPU mengatakan Oesman Sapta Odang (OSO) belum menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Ketua Umum Hanura sebagai syarat mencalonkan diri untuk Pileg DPD 2019. Hingga hari terakhir, yaitu hari ini, KPU masih menunggu sikap kenegarawanan OSO.

"Kita masih tunggu sikap kenegarawanan itu untuk ditunjukkan pada beberapa jam ke depan," ujar komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (21/12/2018).

Baca juga: KPU Siapkan Jawaban Tanggapi Laporan OSO di Bawaslu

Pramono mengatakan pihaknya berharap OSO memberikan contoh berpolitik sesuai landasan hukum. KPU disebutnya masih berprasangka baik pada OSO.

"Kita berharap dan kami masih berprasangka baik bahwa Pak Oesman Sapta bisa memberi contoh sikap kenegarawanan," kata Pramono.

"Memberi contoh bagaimana kita berpolitik itu, harus berdasarkan pada landasan-landasan hukum yang benar. Landasan-landasan konstitusi yang tegak lurus, dan ini masih ada waktu beberapa jam ke depan," sambungnya.

Baca juga: KPU Minta OSO Mundur dari Ketum Hanura Paling Lambat 21 Desember

Menurut Pramono, seharusnya keputusan untuk mengundurkan diri dari kepengurusan Hanura mudah saja dilakukan. Asal OSO memang benar-benar ingin maju sebagai calon anggota DPD.

"Saya kira keputusan itu kan sebenarnya sangat mudah kalau memang mau berniat baik," tuturnya.

KPU sebelumnya memberikan batas waktu hingga hari ini bagi OSO untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan Partai Hanura. Surat pengunduran diri ini menjadi syarat bagi OSO untuk dapat maju sebagai caleg DPD.

Baca juga: KPU Sebut OSO Harus Tetap Mundur dari Partai, Ini Kata Hanura

Bila OSO tak menyerahkan surat tersebut maka, KPU tidak akan memasukan OSO dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Hal ini merupakan tindak lanjut dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang meminta KPU untuk memasukan OSO dalam DCT dan membatalkan SK penetapan DCT sebelumnya.

Mengenai pencalonan OSO sebagai caleg DPD RI, KPU berpegang pada putusan MK yang melarang pengurus partai politik menjadi calon DPD/senator. Keputusan MK soal anggota DPD tidak boleh lagi merangkap jabatan dengan menjadi pengurus parpol termaktub dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018. KPU lalu merevisi PKPU Nomor 14 Tahun 2018 menjadi PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. PKPU tersebut menghambat langkah OSO sebagai caleg DPD karena posisinya sebagai Ketum Hanura.

OSO lalu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) terhadap PKPU Nomor 26 Tahun 2018. MA lalu memutuskan Pemilu 2019 bisa diikuti calon anggota DPD yang juga pengurus parpol. Selain itu, OSO menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pencalonannya sebagai caleg DPD. PTUN memenangkan OSO dan meminta memasukkan nama OSO sebagai calon anggota DPD pada Pemilu 2019. (dwia/haf)