Cegah Serapan Rendah, Anies akan Sanksi Dinas yang Tunda Pekerjaan

Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan menyiapkan sanksi bagi dinas yang menunda-nunda pekerjaan untuk mencegah serapan anggaran rendah. Anies akan memberlakukan sanksi pada tahun depan.

"Semua yang harusnya dikerjakan awal, dikerjakan awal. Kalau tidak dikerjakan awal, nanti ada sanksinya," kata Anies di Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (20/12/2018).

Baca juga: Kemendagri Minta Anies Dorong Partai Percepat Proses Cawagub

Anies menuturkan pembayaran selalu melonjak pada akhir tahun. Dia meminta jarak antara pekerjaan dan pembayaran tidak terlalu jauh.

"Saya ingin pekerjaannya jalan dengan pembayaran jaraknya tidak terlalu jauh," jelas Anies.

Anies mengatakan penyebabnya adalah banyak pekerjaan yang baru dilelang pada semester dua tahun anggaran. Anies berharap lelang dapat dilakukan sejak awal pentapan anggaran.

"Banyak dari program-program kita itu proses tendernya baru dilakukan di semester kedua (tahun anggaran), padahal itu sebenarnya bisa dilakukan di semester satu," ucap Anies.

Baca juga: Anies Targetkan Pembahasan UMSP DKI Selesai Akhir Tahun 2018

Anies optimistis serapan anggaran di akhir tahun bisa sama dengan tahun lalu. Dia menuturkan penyerapan anggaran saat ini sudah lebih dari 70 persen.

"Saya rasa insyaallah bisa lebih (dari 80 persen)," katanya.

Dilihat dari website resmi Pemprov DKI di https://publik.bapedadki.net, serapan APBD 2018 baru sekitar 70,78 persen. Tahun lalu, serapang anggaran Pemprov DKI mencapai 83,83 persen.


Saksikan juga video 'Sri Mulyani 'Sentil' Budi Karya soal Serapan Anggaran dan Kinerja':

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/idh)