KPU-Bawaslu Masih Tunggu Surat Pengunduran Diri OSO dari Ketum Hanura

Jakarta - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membenarkan kuasa hukum Oesman Sapta Odang (OSO) mengirim surat meminta Bawaslu mengawasi KPU terkait penerapan putusan PTUN dan MA. Namun, ia mengatakan, Bawaslu sama seperti KPU, tetap menunggu surat pengunduran diri OSO dari Ketua Partai Hanura terkait pencalonan DPD.

"Ya, memang sudah ada suratnya. Surat itu meminta Bawaslu mengawasi KPU untuk jalankan putusan PTUN. Intinya, kami tetap menunggu jawaban dari KPU sampai 21 Desember," kata Afif di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).

Baca juga: KPU Minta OSO Mundur dari Ketum Hanura, Yusril: Dia Menolak

Diketahui, OSO melalui kuasa hukumnya menegaskan tidak mau mundur dari parpol. Afif mengaku tak mau berandai-andai apakah nantinya OSO akan kembali mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu atau tidak soal keberatannya mundur.

"Ya, sebenarnya kami tidak mau mengandai-andai kasusnya. Seakan-akan kami gimana. Ya nggak apa-apa, kami tunggu, ya. Sampai batas akhirnya ya. Nah, itu otomatis kok. Ketika dia nggak mundur, larinya ke kami," kata Afif.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengaku tetap menunggu OSO mundur dari partai hingga 21 Desember. "Ya nanti tanggal 21 ya, kita tunggu sampai tanggal 21," kata Arief.

Baca juga: KPU Minta OSO Mundur dari Ketum Hanura Paling Lambat 21 Desember

KPU pada prinsipnya masih menunggu OSO menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan parpol jika ingin jadi caleg DPD hingga 21 Desember. Sementara itu, surat suara sendiri akan mulai divalidasi pada 24 Desember 2018.

Syarat pengunduran diri ini penting dipenuhi bagi OSO. Bila tidak menyerahkan surat tersebut, OSO tidak akan dimasukkan dalam DCT sebagai calon anggota DPD. (yld/idh)