Rommy Kumpulkan Masukan soal RUU Pesantren agar Sempurna

Jakarta - Ketua Umum PPP M Romahurmuziy menyebut partainya akan terus melakukan sosialisasi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ke berbagai daerah di Indonesia. Sosialisasi ini sekaligus untuk menyerap masukan dari pemangku kepentingan terkait RUU yang sudah disahkan sebagai usulan dari DPR.

"RUU ini telah disetujui sebagai usulan DPR. Insyaallah pada musim sidang berikutnya DPR akan membahas RUU ini, menunggu surat dari Presiden," kata Rommy dalam keterangan tertulis, Senin (17/12/2018).

Hal tersebut ia sampaikan setelah menjadi pemateri dalam Lokakarya RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang digelar di Hotel Pelangi, Malang, hari ini.

Baca juga: Rommy: Jika Jokowi Terpilih, PPP Bisa Sampaikan Aspirasi Umat

Sosialisasi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini diikuti oleh pengelola pondok pesantren, ormas Islam, hingga masyarakat yang bersentuhan dengan pendidikan pesantren tersebut. RUU ini tidak hanya terkait dengan pendidikan keislaman, tapi juga agama lainnya.

"Kami meminta masukan dari pelaku pendidikan pesantren dan keagamaan agar mendapatkan RUU yang sempurna, sehingga jika ada pihak yang tidak puas dan menggugat ke Mahkamah Konstitusi, misalnya, nanti akan mudah kita jawab," lanjut Rommy.

Ia juga menyebut RUU ini merupakan sejarah penting bagi dunia pesantren setelah lebih dari 500 tahun pesantren hadir di Indonesia. Pesantren pertama yang diketahui ada di Indonesia adalah Alkahfi Somalangu di Kebumen, Jawa Tengah.

"Ini juga membuktikan bahwa Pak Jokowi tidak hanya menetapkan Hari Santri, tapi juga menyiapkan perangkat ketatanegaraan untuk mendukung kehadiran negara pada pengembangan pesantren," sambungnya.

Baca juga: PPP: Gerindra Sepakati Kotak Suara Kardus di DPR, Tak Usah Pura-pura Kaget

Rommy juga yakin, jika nantinya RUU ini sudah disahkan menjadi undang-undang, negara akan mudah memberikan dukungan yang lebih besar bagi pengembangan pesantren. Selain itu, anggaran untuk pendidikan Islam ini akan bisa lebih meningkat.

Sementara itu, dari struktur di Kementerian Agama, lanjut Rommy, pendidikan pesantren bisa menjadi direktorat jendral sendiri. Selama ini, pendidikan pesantren masih ditangani oleh direktur setingkat eselon II.

Ia juga mengungkapkan pemerintah daerah bisa memiliki landasan kuat untuk memberikan dukungan pendanaan bagi pesantren sehingga diharapkan pesantren bisa lebih maju. (prf/ega)