DPRD Maros Mediasi Dokter Mogok dengan Manajemen RSUD

Maros - Usai menggelar aksi mogok, puluhan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang, Maros, Sulawesi Selatan mendatangi kantor DPRD Maros. Mereka mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh komisi III bersama dengan pihak manajemen RSUD.

Di depan pimpinan rapat, pihak dokter tetap kekeh untuk tidak melayani pasien hingga tiga tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Maros. Menurut mereka, aksi mogok ini merupakan hal pahit yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki karut marutnya pelayanan RSUD selama ini.

"Kami akan tetap melakukan aksi ini sampai tuntutan kami dipenuhi oleh pihak Pemerintah. Kami menilai ini sudah sangat kronis hingga kami harus bertindak seperti ini. Kami jelaskan, ini demi kebaikan bersama, agar tidak ada lagi permasalahan nantinya," kata koordinator aksi, dr Syahruni Syahrul, saat mediasi di Gedung DPRD Maros, Senin (17/12/2018).

Ada tiga hal yang dituntut oleh pihak dokter, selain meminta Bupati Maros mereformasi sistem manajemen RSUD, mereka juga meminta Bupati merestrukturisasi manajemen serta meminta BPK untuk melakukan audit secara menyeluruh. Tuntutan ini berdasarkan fakta yang mereka temukan selama mengabdi di sana.

"Jadi tuntutan kami berdasarkan fakta yang kami temukan, di antaranya soal transparansi klaim BPJS serta rekap data pasien yang telah dilayani terakit status pembayarannya. Nah yang mendasar juga soal adanya aliran dana BPJS 5 persen ke P3RS yang tidak jelas aturannya," lanjutnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Salewangang, dr Maryam, meminta persoalan ini bisa kembali dibicarakan dengan baik-baik tanpa harus mengorbankan hak pasien. Menurutnya, semua permasalahan yang dikeluhkan oleh pihak dokter sudah pernah di bawah oleh Dewan Pengawas RSUD.

"Inikan semuanya sudah pernah kita bahas melalui dewan pengawas. Kita berharap persoalan ini tidak mengganggu pelayanan yang ada di Rumah Sakit. Tapi yah kami menganggap itu hak para dokter. Soal tuntutannya kan itu kita serahkan ke pak Bupati," ujar dr Maryam.

Direktur RSUD Salewangang yang juga sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Maros ini menjelaskan, tuntutan reformasi dan restrukturisasi manajemen RSUD Salewangang diserahkan ke Bupati Maros untuk dipertimbangkan. Pihaknya pun bersiap jika memang ada restrukturisasi itu.

"Kalau soal tuntutannya, kita serahkan ke Pak Bupati yah, karena itu kewenangan beliau untuk melaksanakannya. Yang Jelasnya kami siap. Soal P3RS itu sebenanrnya masuk sebagai dana pengelola. Itu ada aturannya dalam Permenkes," terang dr Maryam.

Semantara itu, Pihak DPRD Maros berjanji akan sesegera mungkin mengkomunikasikan persoalan itu ke Bupati. Menurutnya, karut marutnya pelayanan di RSUD ini telah mencoret nama baik semua pihak termasuk Pemerintah Kabupaten yang beberapa waktu lalu mendapatkan penghargaan di bidang pelayanan publik oleh pemerintah pusat.

"Hari ini juga saya akan bertemu dengan pak Bupati untuk menyampaikan permasalahan ini. Jelas ini mencoreng kita semuanya di sini. Di satu sisi kita sudah mendapatkan penghargaan dalam bidang pelayanan publik, di sisi lain faktanya masih ada kejadian begini," kata wakil Ketua DPRD Maros, Patarai Amir. (rvk/asp)