.webp)
Pemimpin oposisi Australia, Bill Shorten, yang memimpin Partai Buruh menyebut keputusan PM Morrison untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel namun menunda pemindahan kedutaan sebagai 'kemunduran memalukan'.
"Apa yang saya khawatirkan adalah Morrison menempatkan kepentingan politik di atas kepentingan nasional kita," tegas Shorten dalam komentarnya seperti dilansir Express.co.uk, Sabtu (15/12/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kritikan senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri kabinet bayangan Australia, Penny Wong. Dalam pernyataannya, Wong menyebut PM Morrison berusaha 'menyelamatkan wajah' dari kekalahan pemilu Wentworth pada Oktober lalu.
"Mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, sambil terus menempatkan Kedutaan Australia di Tel Aviv, tidak lebih dari aksi menyelamatkan wajah yang menunjukkan Morrison terus menempatkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan nasional," sebut Wong.
"Ini merupakan keputusan yang sangat berisiko dan tidak meraup keuntungan apapun," imbuhnya. Menurut Wong, keputusan PM Morrison itu membuat Australia 'kehilangan langkah' di tengah komunitas internasional.
Pemimpin Partai Hijau Australia, Richard Di Natale, menyebut pengakuan yang disampaikan PM Morrison itu 'tidak bertanggung jawab'. "Cara terbaik untuk memajukan prospek perdamaian di Israel dan Palestina adalah mengakui sebuah negara Palestina," sebutnya seperti dilansir The Guardian.
"Fakta bahwa dia (Morrison) menolak untuk menarik diri dalam menghadapi banyak kritikan, termasuk dari panel penasihat pilihannya sendiri, adalah Trumpesque dalam kebodohan," ucap Di Natale. Trumpesque merupakan istilah untuk menyebut sesuatu menyerupai Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
"Partai Hijau telah berulang kali mengatakan bahwa pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel sama saja merugikan proses perdamaian dan bagi rakyat Palestina. Keputusan ini menghadiahi pemerintahan (PM Benjamin) Netanyahu di Israel dengan kebijakan-kebijakan seperti merajalelanya permukiman yang tidak hanya melanggar hukum internasional tapi juga semakin mengikis prospek perdamaian," imbuhnya.
Dilaporkan AFP bahwa PM Morrison berpotensi kehilangan dukungan di kalangan pemilih Yahudi dan Kristen konservatif pada pemilu federal tahun depan. Terlebih diketahui dalam pemilu Wentworth yang digelar 20 Oktober lalu, kandidat Partai Liberal, Dave Sharma, kalah dari kandidat independen Kerryn Phelps. Lebih dari 12 persen elektorat atau pemilih di Wentworth merupakan warga penganut Yahudi.
Wentworth merupakan divisi pemilu Australia di negara bagian New South Wales. Kursi House of Representatives (HOR) atau setara DPR untuk wilayah Wentworth kosong setelah Malcolm Turnbull lengser dari posisi PM Australia dan mengundurkan diri dari posisinya sebagai anggota HOR mewakili wilayah itu. Kekalahan di Wentworth menjadi pukulan bagi Morrison yang kini memimpin Partai Liberal dan menggantikan Turnbull sebagai PM Australia.
(nvc/hri)
