Seperti dilansir AFP, Sabtu (15/12/2018), PM Morrison menyebut pergeseran kebijakan luar negeri Australia ini sebagai pandangan yang 'seimbang, dipertimbangkan secara matang dan jelas'.
"Kami mengharapkan untuk memindahkan Kedutaan Besar kami ke Yerusalem Barat pada waktunya, untuk mendukung dan setelah penentuan status akhir (Yerusalem-red)," sebut PM Morrison dalam pidatonya di Sydney Institute pada Sabtu (15/12) waktu setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan yang sama, PM Morrison menyatakan pengakuan bahwa Yerusalem Barat adalah ibu kota Israel. Namun dia juga menekankan komitmen Australia untuk suatu hari nanti, mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota dari negara Palestina di masa mendatang. "Australia meyakini, posisi ini menghormati komitmen kami pada solusi dua-negara dan rasa hormat sejak lama pada resolusi Dewan Keamanan (Perserikatan Bangsa-Bangsa)," ucapnya.
Dituturkan PM Morrison bahwa upaya untuk mencari lokasi yang cocok untuk Kedubes Australia di Yerusalem Barat telah dimulai. Namun proses relokasi sebenarnya akan menunggu hingga kesepakatan damai tercapai antara Israel dan Palestina, melalui solusi dua-negara.
Untuk sementara waktu, lanjutnya, pemerintah Australia akan mendirikan kantor pertahanan dan perdagangan di Yerusalem Barat. Dilaporkan media lokal sbs.com.au bahwa rencana ini telah didukung Komisi Keamanan Nasional pada kabinet pemerintahan PM Morrison dalam rapat pada Senin (10/12) lalu.
"Kita telah memulai upaya untuk mencari lokasi yang cocok untuk kedutaan yang pantas di Yerusalem Barat," sebut PM Morrison.
"Pemerintah Australia akan mendirikan sebuah kantor perdagangan dan pertahanan di Yerusalem Barat. Dengan semakin mendalamnya hubungan industri pertahanan dan perdagangan Australia-Israel yang sekarang mencapai angka AUS$ 1,3 miliar per tahun, langkah ini akan membantu melanjutkan upaya membangun hubungan perdagangan bilateral kita yang kuat," jelasnya.
Beberapa waktu lalu, PM Morrison melontarkan gagasan bahwa Australia akan mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) untuk merelokasi kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Gagasan ini menuai kritikan dari para politikus dan warga Australia sendiri, yang menyebutnya sebagai 'aksi politik' belaka. Rencana memindahkan kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem ini juga memicu reaksi keras dari Indonesia dan Malaysia.
Secara terpisah, pemimpin delegasi Palestina di Australia, Izzat Abdulhadi, menyebut keputusan menunda pemindahan kedutaan itu bisa memberikan 'dasar membangun' bagi pergeseran kembali posisi kebijakan luar negeri Australia di masa mendatang.
"Rencana Australia untuk membentuk pusat pertahanan dan perdagangan di Yerusalem tidak memiliki makna diplomatik dan oleh karena itu, itu menjadi titik awal yang baik untuk, semoga, pembatalan rencana memindahkan kedutaan secara keseluruhan," ujar Abdulhadi kepada SBS Arabic24.
(nvc/hri)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini