Mengapa MK Tak Bikin Batas Minimal Usia Perkawinan?

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan DPR untuk merevisi UU Perkawinan soal batasan usia pernikahan perempuan. Mengapa tidak MK yang memutuskan sendiri batas usianya?

MK menegaskan penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang atau lembaga DPR. Lantaran batas usia pernikahan itu merupakan aturan yang bisa berubah sesuai perkembangan hukum dalam masyarakat. Jadi DPR dapat mengkaji ulang jika nantinya ada perubahan dalam perkembangan hukum.

"Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat," ucap Ketua MK saat membacakan putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Kamis (13/12/2018).

Baca juga: MK: Indonesia Darurat Perkawinan Anak

Untuk itu MK memberikan waktu selambat lambatnya tiga tahun untuk melakukan perubahan kebijakan terkait batas minimal perkawinan. Khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yang bertuliskan batas usia pernikahan perempuan yaitu 16 tahun.

Lebih lanjut juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan waktu tiga tahun itu merupakan waktu yang pas dalam sistem konstitusional. Jika tidak terpenuhi selama tiga tahun, maka keputusan terakhir akan disinkronkan batas usia pernikahan sesuai dalam UU Perlindungan Anak.

"(tiga tahun) Itu pertimbangan hakim, tapi 3 tahun itu angka moderat (tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat). Itu paling lama. Kalau tidak ada perubahan setelah 3 tahun, usia perkawinan harus diharmonisasikan dengan usia anak dalam UU perlindungan anak, disamakan antara perempuan dan laki-laki 18 tahun," katanya.

Baca juga: Anak SD dan Gadis SMA di Sulsel Ternyata Nikah Siri

Sebelumnya, Maryanti (30) dan Rasminah (28) menggugat UU tersebut. Adapun perkara yang digugat para pemohon adalah permohonan judicial review Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan mengenai batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan.

UU Perkawinan pasal 7 menyebutkan batas usia menikah laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Para pemohon berharap batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama, yakni usai 19 tahun. (eva/asp)