PPATK Pantau Transaksi Keuangan Terkait Pemilu 2019

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut memantau transaksi keuangan terkait pemilu serentak 2019. PPATK akan melaporkan ke Bawaslu jika ditemukan dugaan pelanggaran.

"Saya belum tahu persis dari angka-angkanya. Tetap kami lakukan kalau ada pelanggaran. Kami segera memberi tahu Bawaslu," kata Kepala PPATK Kaigus Ahmad Badaruddin di gedung PPATK, Jalan ir Juanda, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2018).

Baca juga: Data PPATK soal Transaksi Mencurigakan, Ada Pebisnis hingga Politikus

Kaigus tak memungkiri adanya potensi transaksi keuangan yang menyimpang terkait Pemilu 2019. Namun dia berharap hal itu tidak terjadi sehingga pemilu berjalan baik.

"Potensinya ada, tapi kami harap berjalan dengan baik karena pemilu adalah proses rekrutmen, baik eksekutif, kepala daerah, presiden dan wakil presiden, maupun bapak-bapak kita di legislatif," ujarnya.

"Rekrutmen para pimpinan ini harus dilakukan dengan bersih dan baik. itulah tujuan kami untuk memantau itu, tetapi tentu tidak mengurangi antusiasme dan rasa gembira melaksanakan pemilu itu sendiri," ucapnya.

Seperti diketahui, 16 partai politik peserta pemilu telah melaporkan dana awal kampanye ke KPU. Parpol dengan dana awal kampanye paling besar adalah PDIP dengan Rp 105 miliar. Dana itu disebut baru berasal dari caleg yang berjumlah 569 orang dan dari DPP PDIP.

Selain parpol peserta Pemilu 2019, para pasangan capres-cawapres melaporkan dana awal kampanye. Jokowi-Ma'ruf memiliki dana awal kampanye Rp 11,5 miliar, sedangkan Prabowo-Sandi memiliki dana awal kampanye Rp 2 miliar. (abw/aan)