Data PPATK soal Transaksi Mencurigakan, Ada Pebisnis hingga Politikus

Jakarta - Kalangan pegawai swasta masih berada di posisi teratas dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang dicatat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, berbagai profesi, dari ibu rumah tangga hingga pengurus partai politik (parpol), terdata dalam LTKM.

LTKM merupakan laporan yang dibikin PPATK per triwulan. Data terakhir yang dilaporkan PPATK tersebut merupakan kumulatif sampai September 2018 untuk tahun ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini laporan sifatnya statistik dan memang kita melaporkan apa saja yang sudah dilakukan oleh PPATK, salah satunya terkait LTKM, itu triwulanan. Itu bukan berarti semua LTKM akan menjadi tindak pidana, tugas kita nanti mengatakan apakah benar-benar mencurigakan atau tidak, makanya ada proses analisis dan pemeriksaan," kata Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae kepada detikcom, Senin (19/11/2018).

Nantinya PPATK akan menganalisis ada-tidaknya indikasi tindak pidana dalam transaksi mencurigakan tersebut. Setelah itu, PPATK bakal meneruskan laporannya ke aparat penegak hukum yang sesuai dengan indikasi tindak pidana yang ditemukan PPATK.

"Kalau korupsi ke KPK, kalau narkoba ke BNN atau polisi, macam-macam, ada fraud dan segala macam, kita berikan ke penegak hukum yang sesuai," ucap Dian.

Berikut ini data LTKM berdasarkan profesi yang bersifat kumulatif sampai September 2018.

- Pegawai Swasta 14.836
- Pengusaha/Wiraswasta 8.984
- PNS (termasuk pensiunan) 4.131
- Ibu Rumah Tangga 3.251
- Pedagang 2.264
- Pelajar/Mahasiswa 1.773
- Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah 1.160
- TNI/Polri (termasuk pensiunan) 994
- Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) 970
- Profesional dan Konsultan 842
- Pengajar dan Dosen 261
- Buruh, Pembantu Rumah Tangga, dan Tenaga Keamanan 172
- Petani dan Nelayan 149
- Pegawai Bank 108
- Pengurus dan Pegawai Yayasan/Lembaga Berbadan Hukum Lainnya 102
- Ulama/Pendeta/Pimpinan Organisasi dan Kelompok Keagamaan 44
- Pengurus Parpol 18
- Pengurus/Pegawai LSM/Organisasi Tidak Berbadan Hukum Lainnya 10
- Pegawai Money Changer 1
- Perajin 1
- Tidak Teridentifikasi dll 3.362

Dari data itu, PPATK menyebut hanya 32,1 persen yang diidentifikasi sebagai tindak pidana dengan dominasi penipuan (36 persen), korupsi (18,3 persen), dan narkotika (16,1 persen). Terlepas dari itu, mengapa ada pemuka agama yang masuk daftar itu?

Dian menjelaskan transaksi mencurigakan bisa muncul apabila ada transaksi yang tidak sesuai dengan profil. Dia mencontohkan seorang pegawai dengan pendapatan Rp 30 juta tetapi kerap menerima pemasukan rutin per bulan Rp 300 juta yang disebutnya patut masuk LTKM.

"Itu menyimpang dari profil. Terus pola transaksi, mungkin sering ada tunai atau di tempat-tempat tertentu," ucap Dian.

Dian menyebut untuk yayasan keagamaan yang sudah cukup besar biasanya sudah menggunakan rekening yayasan. Namun lain halnya untuk pemuka agama yang dengan alasan lebih sederhana menggunakan rekening pribadi untuk menerima dana umat. Hal itu, menurut Dian, tercatat menyimpang dari profil.

"Katakanlah saya ustaz kemudian saya menerima sumbangan, otomatis profil saya menyimpang. Padahal mungkin itu sumbangan umat yang masuk, bukan terus disalahgunakan," ucap Dian.

Dian menegaskan profil yang menyimpang itu bukan berarti langsung terindikasi adanya tindak pidana. Hal itu harus dianalisis lebih lanjut oleh PPATK.

"Titik tolaknya kan LTKM belum menunjukkan indikasi apa pun, pidana terutama," pungkas Dian. (dhn/fjp)